JAKARTA, Opsi.id – Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) melontarkan sejumlah sorotan terhadap kondisi kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia.
Senior GMKI menyampaikan 10 pokok Seruan Kemerdekaan yang mencakup demokrasi, supremasi hukum, ekonomi, kesejahteraan rakyat, Papua, kebebasan berpendapat, lingkungan hidup, kebhinekaan hingga pengelolaan keuangan negara.
Seruan bertajuk “Merawat Kemerdekaan, Memperkuat Demokrasi, Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan bagi Seluruh Rakyat Indonesia” tersebut diterbitkan di Jakarta pada 15 Agustus 2026.
Ketua Umum Perkumpulan Senior GMKI William Sabandar, Ph.D., bersama Sekretaris Jenderal Jeirry Sumampow, menandatangani seruan tersebut atas nama Pengurus Nasional Perkumpulan Senior GMKI.
Dalam seruan itu, Senior GMKI menilai momentum HUT ke-81 RI tidak cukup hanya menjadi perayaan, tetapi harus menjadi ruang refleksi terhadap perjalanan bangsa.
Sejumlah tantangan yang disoroti antara lain demokrasi, penegakan hukum, pemerataan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, penghormatan HAM serta penguatan persatuan dan kebhinekaan.
Kemerdekaan Harus Terus Disempurnakan
Dalam dokumen yang ditandatanganinya sebagai Ketua Umum, William Sabandar menegaskan bersama Senior GMKI bahwa kemerdekaan bukan sekadar warisan dari para pendiri bangsa.
“Kemerdekaan adalah tanggung jawab yang harus kita rawat dan terus kita sempurnakan,” katanya.
Senior GMKI juga menyerukan agar pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat sipil, mahasiswa, akademisi, organisasi keagamaan, dunia usaha dan berbagai kelompok masyarakat.
Sikap Senior GMKI, adalah tetap kritis terhadap penyimpangan sekaligus konstruktif dalam menawarkan jalan keluar.
“Kami akan terus berdiri bersama rakyat, menjaga demokrasi, merawat persatuan, memperjuangkan keadilan, dan mengambil bagian dalam pembangunan Indonesia,” katanya.
Soroti Demokrasi dan Oligarki
Senior GMKI menilai terdapat kecenderungan konsentrasi kekuasaan politik dan ekonomi yang berpotensi mempersempit ruang partisipasi masyarakat dan melemahkan kualitas demokrasi.
Demokrasi, menurut Senior GMKI, tidak cukup hanya diukur dari terselenggaranya pemilu.
Demokrasi membutuhkan institusi yang kuat, mekanisme checks and balances yang efektif, partisipasi masyarakat yang bermakna, kebebasan menyampaikan pendapat serta kompetisi politik yang sehat dan setara.
Senior GMKI menyerukan kepada pemerintah, DPR, partai politik, dunia usaha dan masyarakat sipil untuk bersama-sama mencegah berkembangnya oligarki politik dan ekonomi serta memastikan kebijakan negara benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat.
Konstitusi dan Hukum Jadi Sorotan
Senior GMKI juga mengingatkan pentingnya menjaga UUD 1945 sebagai rujukan tertinggi dalam kehidupan bernegara.
Mereka mendorong integritas lembaga negara, proses legislasi yang transparan dan partisipatif, independensi kekuasaan kehakiman serta standar etik pejabat publik.
Di bidang penegakan hukum, Senior GMKI meminta penguatan independensi kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan dan lembaga pemberantasan korupsi agar terbebas dari intervensi politik maupun kepentingan ekonomi.
Penegakan hukum harus profesional, transparan, berbasis bukti, menghormati HAM dan dapat diawasi publik.
Hukum, tegas mereka, tidak boleh menjadi instrumen tekanan terhadap lawan politik maupun kelompok kritis.
Kritik Arah Kebijakan Ekonomi
Senior GMKI menyatakan menghargai komitmen Presiden untuk menegakkan sistem ekonomi Pancasila sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.
Namun, mereka mencermati adanya kesenjangan antara semangat tersebut dengan implementasi sejumlah kebijakan ekonomi.
Senior GMKI mendorong keseimbangan peran negara dengan ruang bagi dunia usaha, koperasi dan masyarakat untuk berkembang secara produktif.
Negara dinilai harus kuat dalam menentukan arah, membangun tata kelola dan menegakkan keadilan, tetapi tidak mengambil peran yang justru mengurangi efisiensi, kepastian berusaha, inovasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Kesejahteraan Rakyat Harus Jadi Ukuran
Senior GMKI menilai keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi.
Peningkatan pendapatan riil masyarakat, penciptaan lapangan kerja, penurunan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta terbukanya mobilitas sosial bagi generasi muda juga harus menjadi ukuran keberhasilan pembangunan.
Pemerintah didorong memperkuat kebijakan penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, perlindungan sosial yang tepat sasaran dan pengembangan ekonomi daerah.
Senior GMKI Minta Pendekatan Kemanusiaan untuk Papua
Persoalan Papua menjadi salah satu dari 10 agenda yang disoroti Senior GMKI.
Mereka menilai siklus kekerasan yang berkepanjangan harus dihentikan.
Negara diminta menyeimbangkan kebutuhan menjaga keamanan dengan pendekatan dialog, kemanusiaan, penghormatan HAM serta pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi Orang Asli Papua.
Senior GMKI juga mendorong ruang dialog yang bermartabat, evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan keamanan, penyelesaian kasus pelanggaran HAM secara kredibel serta penguatan pendidikan, kesehatan, ekonomi lokal dan perlindungan hak masyarakat adat.
Kebebasan Berpendapat Jangan Dibatasi Berlebihan
Senior GMKI menegaskan kebebasan menyampaikan pendapat merupakan salah satu fondasi demokrasi.
Aktivis, mahasiswa, akademisi, jurnalis, organisasi masyarakat sipil dan seluruh warga negara harus memiliki ruang aman untuk menyampaikan pandangan secara bertanggung jawab.
Senior GMKI juga mengingatkan agar instrumen hukum dan teknologi tidak digunakan secara berlebihan untuk membatasi kritik yang sah.
Lingkungan dan Kebhinekaan
Senior GMKI mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meminta investasi maupun pemanfaatan sumber daya alam tidak mengorbankan lingkungan, masyarakat adat dan kehidupan generasi mendatang.
Mereka juga menyerukan agar persatuan dan kebhinekaan dijaga.
Politisasi agama, suku, ras maupun identitas kelompok dinilai berpotensi memecah persaudaraan kebangsaan.
Senior GMKI menolak intoleransi, diskriminasi, radikalisme dan kekerasan atas nama identitas.
Transparansi Keuangan Negara Didesak Diperkuat
Pada poin terakhir, Senior GMKI meminta pengelolaan keuangan negara dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.
Mereka mendorong peningkatan transparansi APBN dan APBD, penguatan pengawasan pengadaan barang dan jasa, pencegahan konflik kepentingan serta pemberantasan korupsi.
Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah juga diminta semakin disiplin dalam menentukan prioritas belanja.
Program dan proyek pemerintah harus dinilai berdasarkan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
Melalui seruan tersebut, William Sabandar dan Senior GMKI menegaskan komitmen untuk tetap mengambil bagian dalam pembangunan bangsa dengan menjaga demokrasi, merawat persatuan dan memperjuangkan keadilan.
Seruan Senior GMKI ditutup dengan pesan “Ut Omnes Unum Sint” dan ucapan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. []
Baca juga: Polemik Pernyataan Jusuf Kalla, PP GMKI Minta Kader dan Eks Ketum Taat Konstitusi Organisasi
Baca juga: GMKI Soroti Pernyataan Jusuf Kalla, Ajak Jaga Kerukunan
Baca juga: KONAS GMKI di Waingapu, Bupati Sumba Timur Beri Sambutan
