Jakarta – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperluas layanan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) hingga Kepulauan Seribu mendapat perhatian serius dari DPRD DKI Jakarta.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh meminta rencana ekspansi Transjakarta mengelola transportasi laut harus disertai dengan kajian matang, terutama menyangkut aspek keselamatan penumpang, pembiayaan, sumber daya manusia (SDM), hingga pengelolaan armada laut, agar tidak berujung hanya sekadar wacana belaka.
Ia menilai ekspansi Transjakarta ke wilayah kepulauan menjadi langkah besar. Sebab, selama ini BUMD milik Pemprov DKI tersebut lebih dikenal dalam mengoperasikan layanan transportasi berbasis bus, baik Bus Rapid Transit (BRT) maupun non-BRT.
“Pertama, tentunya Transjakarta belum terbiasa untuk masalah kondisi laut. Mereka BRT dan non-BRT,” ujar Nova Harivan Paloh saat diwawancarai usai melakukan rapat di Komisi B, Gedung DPRD DKI Jakarta, dikutip Kamis, 20 Agustus 2026.
Menurut politisi Partai Nasdem itu, pengembangan moda layanan Transjakarta dari transportasi darat ke laut membutuhkan persiapan yang jauh lebih kompleks. Bukan hanya soal menyediakan kapal, tetapi juga harus memastikan kesiapan operasional, termasuk nakhoda, sistem pelabuhan atau dermaga, hingga pola pengelolaan armada.
Nova menekankan, aspek keselamatan harus menjadi prioritas utama karena karakteristik operasional di laut memiliki risiko yang berbeda dibandingkan layanan bus di jalan raya.
“Terutama itu yang paling penting. Ini kan laut. Karena Transjakarta belum terbiasa,” ujarnya.
Persoalkan Subsidi dan Potensi PMD
Selain keselamatan, Nova turut menyoroti konsekuensi fiskal dari rencana yang dilontarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tersebut.
Ia mencatat, selama ini Transjakarta mendapatkan dukungan subsidi dari APBD DKI Jakarta yang nilainya mencapai sekitar Rp4 triliun setiap tahunnya.
Karena itu, DPRD perlu mengetahui secara rinci apakah layanan menuju Kepulauan Seribu nantinya juga akan mendapatkan subsidi. Nova mempertanyakan berapa besar kebutuhan anggarannya.
“Subsidi dari APBD hampir Rp4 triliun lebih setiap tahun. Apakah nanti ada subsidi atau seperti apa? Berapa jumlah armada yang akan dikategorikan untuk memaksimalkan ke Kepulauan Seribu, lalu polanya seperti apa?” ucap Nova terheran-heran.
Ia juga mendengar adanya kemungkinan pembentukan anak perusahaan Transjakarta, khusus untuk menangani layanan transportasi laut. Namun, opsi tersebut dinilai akan membawa konsekuensi baru terhadap keuangan daerah apabila membutuhkan suntikan Penyertaan Modal Daerah (PMD).
“Transjakarta kemungkinan akan membuat anak perusahaan untuk melayani penumpang ke Kepulauan Seribu. Anak perusahaan ini kalau harus ada operasional, nanti perlu PMD lagi. Berapa jumlahnya? Itu yang harus kita pikirkan secara komprehensif,” ujarnya.
Menurut Nova, skema pengoperasian juga harus diperjelas. Saat ini layanan BRT maupun non-BRT Transjakarta menggunakan operator dengan mekanisme pembayaran berdasarkan rupiah per kilometer. Maka itu, model serupa atau pola baru untuk transportasi laut perlu dikaji sebelum diterapkan.
DPRD DKI Klaim Belum Pernah Dilibatkan Dalam Pembahasan
Nova juga mengungkapkan bahwa Komisi B DPRD DKI Jakarta sejauh ini belum dilibatkan dalam pembahasan khusus dari Pemprov DKI maupun Transjakarta mengenai rencana ekspansi tersebut.
“Selama ini kami tidak pernah ada pemberitahuan ke Komisi B soal ekspansi Transjakarta ke Kepulauan Seribu. Kami tahu dari pemberitaan saja,” ucapnya.
Ia menilai tujuan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk memperkuat konektivitas Kepulauan Seribu patut diapresiasi. Namun, rencana sebesar itu semestinya dibicarakan terlebih dahulu bersama legislatif dan seluruh pemangku kepentingan sejak awal.
“Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tujuannya bagus. Tapi alangkah bagusnya kita berbicara lebih mendalam dengan stakeholders terkait,” tuturnya.
Menurut Nova, perubahan skema pengelolaan transportasi tersebut bahkan berpotensi membutuhkan penyesuaian atau perubahan Peraturan Daerah (Perda). Karena itu, prosesnya tidak dapat dilakukan secara terburu-buru.
Dalam hal ini, Gubernur Pramono Anung sudah mencanangkan target ihwal Transjakarta menjadi pengelola transportasi ke Kepulauan Seribu pada tahun 2027 mendatang. Jadi, pengelolaan dialihkan, tidak lagi oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.
Nova juga meminta Pemprov DKI menjelaskan sejak awal mengenai besaran tarif yang akan dibebankan kepada masyarakat. Ini penting agar publik tidak berasumsi bahwa tarif Transjakarta ke Kepulauan Seribu otomatis sama dengan tarif bus Transjakarta di daratan.
Saat ini, layanan kapal menuju Kepulauan Seribu yang dikelola Dinas Perhubungan DKI Jakarta memiliki tarif sekitar Rp40.000. Sementara masyarakat selama ini mengenal tarif Transjakarta dengan harga yang jauh lebih rendah.
“Dikira masyarakat Transjakarta nanti bayarnya cuma Rp3.500. Padahal sekarang sudah Rp40.000 tiket ke Pulau Seribu yang dikelola Dishub DKI Jakarta. Ini harus diterangkan. Berapa sih tiketnya?” kata Nova Harivan Paloh.
Menurut Nova, aspek pelayanan juga harus dipersiapkan secara matang, mulai dari jumlah armada, kapasitas penumpang, sistem penjualan tiket hingga kepastian tempat duduk.
“Kalau sudah siapkan armada banyak, ticketing-nya harus cepat. Masyarakat harus kebagian tiket hingga tempat duduk. Berapa ticketing yang akan disalurkan nanti? Dia (Pemprov DKI) harus hitung,” ujarnya.
Pemprov DKI Harus Maksimalkan Armada Dishub
Sebelum terjadi pengalihan pengelolaan kepada Transjakarta, Nova mendorong Pemprov DKI agar terlebih dahulu memaksimalkan aset transportasi laut yang sudah tersedia di bawah Dinas Perhubungan.
Ia menyebut saat ini terdapat kapal yang sudah dimiliki Dishub DKI Jakarta, namun masih ada persoalan yang menyebabkan seluruh armada belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Wacana ini jangan sampai kita memindahkan masalah. Sebenarnya sudah ada empat kapal Dishub. Tapi di luar dari itu ada 12. Kenapa enggak jalan? Ada permasalahan apa di sini?” kata Nova.
“Bagaimana memaksimalkan yang ada dulu. Yang 12 ini bisa jalan dulu dari Dishub DKI melayani penumpang ke Kepulauan Seribu, sambil menunggu pemindahan pengelolaan ke Transjakarta,” ujar dia lagi.
Nova menegaskan, Komisi B DPRD DKI Jakarta akan meminta pembahasan khusus mengenai rencana tersebut. Legislatif ingin memastikan ekspansi transportasi laut tidak hanya mengejar target politik atau administratif semata, tetapi harus benar-benar menghasilkan layanan publik yang aman, efisien, dan berkelanjutan.
“Jangan sampai kita memindahkan masalah,” kata Nova.
Ia juga mengingatkan kondisi fiskal DKI Jakarta yang sedang tidak baik-baik saja, indikatornya ialah dalam hal rencana penerbitan obligasi. Terlebih, jika pembentukan anak perusahaan dan pengadaan armada baru membutuhkan tambahan PMD.
“Ini masalah fiskal lagi. Fiskalnya agak bergejolak sekarang. Mudah-mudahan tahun depan kita mendapatkan pendapatan yang bagus,” kata Nova Harivan Paloh. []
