‎BGN Dapat Anggaran Rp240 Triliun di RAPBN 2027, Kemenhan Diprediksi Kembali Jadi ‘Juara Belanja’

‎Jakarta – Pemerintah menempatkan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai kementerian/lembaga (K/L) dengan alokasi anggaran terbesar dalam RAPBN 2027. Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2027, anggaran BGN mencapai Rp240 triliun.
‎
‎”Nominal tersebut memang menurun dibandingkan alokasi dalam APBN 2026 yang mencapai Rp268 triliun. Namun, BGN tetap berada di posisi teratas dalam daftar K/L dengan pagu terbesar,” kata Ekonom Bright Institute Awalil Rizky dalam keterangannya dikutip Kamis, 20 Agustus 2026.
‎
‎Ia mengingatkan bahwa besarnya alokasi anggaran tidak serta-merta menunjukkan institusi mana yang benar-benar membelanjakan dana negara paling besar.
‎
‎Menurut dia, media dan publik perlu membedakan antara pagu anggaran dengan realisasi belanja. Sebab, pagu pada dasarnya merupakan batas maksimal yang dapat digunakan. Sementara realisasi menggambarkan belanja yang benar-benar terjadi.
‎
‎“Kalau hanya melihat alokasi, BGN memang yang terbesar. Tetapi kalau melihat realisasi, ceritanya berbeda. Ada kementerian yang realisasinya justru jauh melampaui pagu yang ditetapkan,” kata Awalil.
‎
‎Salah satu contoh paling mencolok adalah Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
‎
‎Dalam APBN 2024, Kemenhan memperoleh alokasi sebesar Rp139,27 triliun. Namun, realisasinya mencapai Rp190,46 triliun atau sekitar 136,76 persen dari pagu.
‎
‎Lonjakan lebih besar terjadi pada 2025. Dengan alokasi Rp166,26 triliun, realisasi belanja Kemenhan justru menembus Rp348,94 triliun atau 209,87 persen.
‎
‎Artinya, kata Awalil, belanja yang terealisasi lebih dari dua kali lipat dibandingkan pagu awal.
‎
‎“Ini yang menurut saya penting dicermati. Kalau orang hanya membaca daftar alokasi, kesannya BGN adalah lembaga yang paling banyak menggunakan anggaran. Padahal dalam realisasi, Kementerian Pertahanan jauh lebih besar,” ujar Awalil.
‎
‎Kondisi tersebut juga berlanjut pada 2026. Dari alokasi sebesar Rp187,1 triliun, pemerintah dalam outlook memperkirakan realisasi belanja Kemenhan mencapai Rp285,31 triliun atau sekitar 152,49 persen.
‎
‎Bahkan, angka tersebut masih berpotensi berubah. Pengalaman tahun sebelumnya menunjukkan realisasi akhir dapat lebih tinggi dibandingkan proyeksi pemerintah.
‎
‎Modernisasi Alutsista Jadi Pendorong
‎
‎Awalil menjelaskan, perbedaan antara pagu dan realisasi Kemenhan terlihat semakin jelas jika anggaran dibedah hingga tingkat program.
‎
‎Kemenhan memiliki tujuh program. Tiga di antaranya dengan alokasi besar adalah Program Dukungan Manajemen, Program Modernisasi Alutsista, Nonalutsista dan Sarpras Pertahanan, serta Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit.
‎
‎Dari sejumlah program tersebut, lonjakan paling signifikan terjadi pada Program Modernisasi Alutsista, Nonalutsista dan Sarpras Pertahanan.
‎
‎Kenaikan tersebut terutama tercermin pada belanja modal, yang berkaitan dengan pengadaan peralatan dan sistem pertahanan, termasuk alutsista strategis.
‎
‎“Ketika belanja modal melonjak, total realisasi Kemenhan ikut terdorong. Jadi, persoalannya bukan sekadar ada tambahan belanja, tetapi terdapat perubahan yang sangat besar dari pagu awal ke realisasi,” jelasnya.
‎
‎Dalam struktur APBN, setiap program kemudian dirinci berdasarkan jenis belanja, antara lain belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pada K/L tertentu terdapat belanja sosial.
‎
‎Untuk Kemenhan, belanja modal menjadi salah satu komponen yang paling berpengaruh terhadap lonjakan realisasi.
‎Fenomena tersebut turut membuat realisasi belanja modal pemerintah pusat secara keseluruhan meningkat dan melampaui alokasi yang sebelumnya ditetapkan.
‎
‎Rincian anggaran Kemenhan juga terbagi dalam sejumlah Bagian Anggaran (BA), termasuk Kementerian Pertahanan serta struktur organisasi TNI. Lonjakan terbesar tercatat pada bagian Kementerian Pertahanan yang memiliki tanggung jawab dalam pengadaan alutsista.
‎
‎Polri Juga Realisasinya Melampaui Pagu
‎
‎Fenomena serupa, meski dengan karakter berbeda, terjadi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
‎Alokasi Korps Bhayangkara dalam APBN terbagi ke dalam lima program. Tiga di antaranya memiliki porsi terbesar, yakni Program Dukungan Manajemen, Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana, serta Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
‎
‎Pada realisasi 2025 dan outlook 2026, program yang menunjukkan realisasi melampaui alokasi adalah Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
‎
‎Jika Kemenhan banyak terdorong oleh belanja modal, peningkatan pada Polri antara lain terlihat pada belanja barang.
‎Belanja barang sendiri tidak hanya berkaitan dengan pembelian barang secara fisik, tetapi juga mencakup berbagai jasa yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah.
‎
‎“Jadi, masing-masing K/L punya pola belanja yang berbeda. Tidak bisa hanya dibandingkan dari pagunya. Kita harus melihat program mana yang berjalan, jenis belanjanya apa, dan berapa realisasi akhirnya,” kata Awalil.
‎
‎BGN Punya Pagu Besar, tetapi Realisasi Lebih Rendah
‎
‎Berbeda dengan Kemenhan dan Polri, BGN justru menunjukkan pola yang berlawanan. Meski memperoleh alokasi sangat besar, realisasi anggarannya tercatat lebih rendah dari pagu.
‎
‎Pada APBN 2025, BGN mendapatkan alokasi Rp71 triliun. Namun, realisasi belanjanya hanya sekitar Rp51,59 triliun atau 72,66 persen.
‎
‎Kondisi tersebut kembali terlihat pada 2026. Dari alokasi Rp268 triliun, pemerintah dalam outlook memperkirakan realisasi BGN hanya mencapai sekitar Rp214 triliun atau 74,83 persen.
‎
‎Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp54 triliun antara pagu dan proyeksi realisasi BGN pada 2026.
‎
‎“Anggaran besar tidak otomatis berarti belanja aktualnya besar. BGN justru contoh bahwa pagu yang sangat besar belum tentu seluruhnya terserap,” ujar Awalil.
‎
‎Menurut dia, perbandingan tersebut penting karena RAPBN pada dasarnya berbicara mengenai rencana dan batas pengeluaran. Sementara itu, realisasi menunjukkan seberapa besar anggaran benar-benar digunakan.
‎
‎Kemenhan Berpeluang Kembali Jadi yang Terbesar
‎
‎Jika hanya melihat RAPBN 2027, BGN memang berada di posisi pertama dengan alokasi Rp240 triliun. Kemenhan berada di bawahnya.
‎
‎Namun, berdasarkan pola realisasi beberapa tahun terakhir, posisi tersebut belum tentu menggambarkan urutan belanja aktual pada akhir tahun anggaran.
‎
‎Kemenhan telah menunjukkan realisasi yang konsisten melampaui pagu, bahkan dalam skala sangat besar. Sebaliknya, realisasi BGN justru berada di bawah alokasi yang disediakan pemerintah.
‎
‎Karena itu, Awalil menilai peringkat K/L berdasarkan pagu anggaran sebaiknya tidak dijadikan satu-satunya ukuran untuk menentukan institusi mana yang paling besar membelanjakan uang negara.
‎
‎“Kalau pertanyaannya siapa yang mendapat alokasi terbesar, jawabannya BGN. Tetapi kalau pertanyaannya siapa yang kemungkinan membelanjakan anggaran paling besar, kita harus melihat realisasinya. Dengan pola yang ada, Kemenhan sangat mungkin kembali menjadi yang terbesar,” tegasnya.
‎
‎Perbedaan antara pagu dan realisasi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa membaca APBN tidak cukup hanya dari angka yang tercantum dalam tabel alokasi. Perubahan program, kebutuhan belanja, terutama pengadaan strategis, serta dinamika pelaksanaan anggaran dapat membuat angka akhir berbeda jauh dari rencana awal. Dengan kata lain, “juara pagu” belum tentu menjadi “juara belanja” ketika APBN benar-benar dijalankan. []