Makassar, OPSI.ID – Dua tahun berjalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 membawa catatan penting bagi sektor pendidikan nasional.
Akademisi sekaligus praktisi pendidikan dari Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Nobel Indonesia, Dr. Asri, menilai bahwa kebijakan di bidang pendidikan selama dua tahun terakhir menunjukkan kemajuan dari sisi intervensi program dan pembangunan fisik, namun belum diimbangi dengan peningkatan mutu pembelajaran secara terukur.
Menurutnya, capaian program seperti revitalisasi ribuan sekolah dan Pendidikan Profesi Guru (PPG) patut diapresiasi sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap sumber daya manusia.
Namun, ia mengingatkan agar keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari indikator administratif maupun banyaknya program yang diluncurkan.
“Pendidikan Indonesia belum dapat mengatakan mengalami rendering secara menyeluruh, tetapi juga belum dapat disebut mengalami kemajuan substantif secara merata. Ukuran keberhasilan pendidikan bukan sekedar banyaknya program yang diluncurkan, kecuali sejauh mana anak-anak Indonesia benar-benar belajar, berpikir kritis, berkarakter, dan memperoleh kesempatan pendidikan yang setara,” ucap Dr. Asri, Kamis (22/10/2026) melalui WhatsApp.
Ia menyoroti data Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) Kemendikdasmen serta Rapor Pendidikan Indonesia 2025 yang mencatat penurunan capaian kompetensi minimum literasi dan numerasi nasional, disertainya ketimpangan antardaerah yang masih lebar, khususnya di Indonesia bagian timur.
“Angka capaian program adalah bentuk dukungan, bukan bukti otomatis bahwa kualitas pembelajaran di seluruh sekolah telah meningkat. Kita perlu membaca data ini secara berhati-hati sebagai pengingat bahwa perluasan akses harus berjalan seiring dengan kualitas hasil belajar nyata di ruang kelas,” lanjutnya.
Secara yuridis, Wakil Dekan II Fakultas Pascasarjana ITB Nobel Indonesia tersebut menggarisbawahi bahwa pembenahan pendidikan nasional merupakan amanat konstitusi sesuai Pasal 31 UUD 1945 serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Landasan hukum tersebut menuntut pemerintah untuk tidak memperluas fasilitas, melainkan memastikan pendidikan membentuk karakter, mengembangkan potensi murid, dan menjamin jaminan sosial.
Dalam analisisnya, ia menekankan ada lima pekerjaan rumah utama yang harus menjadi perhatian pemerintah secara sistematis.
Pemerintah dinilai perlu memprioritaskan penguatan kemampuan dasar siswa pada literasi, numerasi, dan penalaran sejak tingkat awal.
Pada saat yang sama, kualitas dan kesejahteraan guru harus diperkuat melalui pendampingan berkelanjutan serta pengurangan beban administrasi.
Selain itu, eks Kaprodi Pendidikan Teknologi Informasi Nobel Indonesia itu menambahkan, pemerataan akses dan mutu intervensi fisik harus didahulukan bagi sekolah yang membutuhkan, diikuti dengan peningkatan tata kelola pelayanan publik yang transparan demi mencegah maladministrasi, serta penyelarasan kurikulum agar relevan dengan keterampilan digital, kewirausahaan, dan kebutuhan dunia kerja.
Mengenai wacana evaluasi kurikulum, ia berpesan agar perubahan kebijakan tidak dilakukan secara terburu-buru atau sekadar mengikuti pergantian rezim.
Energi pendidikan, menurutnya, tidak boleh habis hanya untuk mengganti istilah, format, dan dokumen administrasi semata.
“Masa depan pendidikan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa sering siklus berganti, tetapi sejauh mana kebijakan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan menjamin pemerataan kesempatan bagi seluruh anak bangsa. Pemerintah harus menempatkan guru sebagai pilar utama dan memastikan setiap anggaran memberikan dampak yang benar-benar dirasakan oleh siswa,” ujarnya. []
