Jakarta — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan dipercepat dan ditargetkan rampung pada Desember 2026.
Habiburokhman mengatakan Komisi III DPR membutuhkan waktu sekitar delapan pekan masa sidang efektif untuk menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan hingga pengesahan.
“Komisi III terus mempercepat pembentukan RUU Perampasan Aset dan dipastikan disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI bulan Desember 2026,” kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Selasa, 25 Agustus 2026.
Ia menjelaskan, jika dihitung berdasarkan masa sidang DPR setelah dikurangi masa reses, waktu efektif yang tersedia untuk pembahasan RUU tersebut sekitar delapan minggu.
Dalam periode tersebut, Komisi III akan menjalankan sejumlah tahapan, mulai dari rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap aspirasi masyarakat, proses harmonisasi, rapat kerja bersama pemerintah, pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM), hingga pengambilan keputusan tingkat pertama dan pengesahan tingkat kedua melalui rapat paripurna.
Habiburokhman menyebut Komisi III DPR telah melakukan berbagai upaya untuk menyerap masukan publik terkait RUU Perampasan Aset.
“Untuk penyerapan aspirasi, DPR sudah menggelar 35 kali RDPU, melakukan tiga kunjungan kerja ke daerah, serta menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat yang masih ingin memberikan masukan tetap dapat menyampaikan pandangan secara tertulis karena waktu pembahasan yang tersedia semakin terbatas.
Ia menilai proses penyerapan aspirasi yang dilakukan DPR sudah mendekati maksimal karena berbagai pandangan masyarakat telah terpetakan.
Habiburokhman mengatakan mayoritas masyarakat mendukung pembentukan RUU Perampasan Aset.
Namun, ia menegaskan penyusunannya tetap harus dilakukan secara hati-hati agar aturan yang dihasilkan memiliki kepastian hukum.
“Sebagian besar masyarakat sangat mendukung pembentukan RUU Perampasan Aset dan sebagian besar masyarakat juga mendukung agar RUU Perampasan Aset disusun secara cermat,” katanya.[]
 Perampasan Aset akan dipercepat dan ditargetkan rampung pada Desember 2026.){kind=link}