Habiburokhman Pastikan RUU Perampasan Aset Rampung Akhir 2026

Jakarta — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan dipercepat dan ditargetkan rampung pada Desember 2026.

Habiburokhman mengatakan Komisi III DPR membutuhkan waktu sekitar delapan pekan masa sidang efektif untuk menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan hingga pengesahan.

“Komisi III terus mempercepat pembentukan RUU Perampasan Aset dan dipastikan disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI bulan Desember 2026,” kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Selasa, 25 Agustus 2026.

Ia menjelaskan, jika dihitung berdasarkan masa sidang DPR setelah dikurangi masa reses, waktu efektif yang tersedia untuk pembahasan RUU tersebut sekitar delapan minggu.

Dalam periode tersebut, Komisi III akan menjalankan sejumlah tahapan, mulai dari rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap aspirasi masyarakat, proses harmonisasi, rapat kerja bersama pemerintah, pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM), hingga pengambilan keputusan tingkat pertama dan pengesahan tingkat kedua melalui rapat paripurna.

Habiburokhman menyebut Komisi III DPR telah melakukan berbagai upaya untuk menyerap masukan publik terkait RUU Perampasan Aset.

“Untuk penyerapan aspirasi, DPR sudah menggelar 35 kali RDPU, melakukan tiga kunjungan kerja ke daerah, serta menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, masyarakat yang masih ingin memberikan masukan tetap dapat menyampaikan pandangan secara tertulis karena waktu pembahasan yang tersedia semakin terbatas.

Ia menilai proses penyerapan aspirasi yang dilakukan DPR sudah mendekati maksimal karena berbagai pandangan masyarakat telah terpetakan.

Habiburokhman mengatakan mayoritas masyarakat mendukung pembentukan RUU Perampasan Aset.

Namun, ia menegaskan penyusunannya tetap harus dilakukan secara hati-hati agar aturan yang dihasilkan memiliki kepastian hukum.

“Sebagian besar masyarakat sangat mendukung pembentukan RUU Perampasan Aset dan sebagian besar masyarakat juga mendukung agar RUU Perampasan Aset disusun secara cermat,” katanya.[]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

BERITA TERKINI

News Anchor Bongkar Cerita di Balik Layar TV

Jakarta - Sederet pembaca berita alias news...

Video Bokep 19 Detik di Emperan Toko Magelang, Viral di Media Sosial

Jakarta - Sebuah video bokep berdurasi 19 detik berisi...

Foto: Achmad Megantara, Perankan Rangga di Sinetron Dewi Rindu

Jakarta - Aktor muda Achmad Megantara didaulat untuk berperan...

Dihina Gurunya, Siswi SMP di Medan Didatangi Polisi

Medan - Seorang siswi SMP Negeri 28 Kota Medan,...

Kembali Berulah, Dua Residivis Maling di Mamuju Ditangkap Polisi

Mamuju - Kembali berulah, dua residivis maling, EG dan...

Kementerian PU Siapkan 11 Tol Gratis untuk Libur Nataru 2026/2027

Jakarta, OPSI.ID - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan 11...

179 Kecamatan di 18 Provinsi Terancam Bencana Hidrometeorologi, Ini Peringatan BNPB

Jakarta, OPSI.ID - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengidentifikasi...

Bupati Kupang Yosef Lede Buka Suara soal Dugaan Perkosa Mahasiswi

Kupang, OPSI.ID - Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT),...

Tito Karnavian Tegaskan Bupati Kupang Bisa Dicopot Jika Terbukti Perkosa Mahasiswi

Kupang, OPSI.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian...

Terungkap! 61 Ton BBM Subsidi Diduga Diselewengkan, Polda Aceh Amankan 45 Orang

Aceh, OPSI.ID - Polda Aceh bersama jajaran Polres dan...

Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat dari Polri, Terseret Kasus Penyadapan Ilegal Presiden

JAKARTA, Opsi.id  – Irjen Pol Eko Hadi Santoso resmi...

Jabar Masuk Status Siaga Darurat Bencana hingga April 2027, Lima Ancaman Jadi Perhatian

Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan status siaga...

Berita Terbaru

Popular Categories