JAKARTA, Opsi.id  – Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tercatat 55,1 persen dalam survei nasional Poltracking Indonesia pada Agustus 2026.

Angka tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan periode survei sebelumnya pada Maret, Mei, dan Juli 2026.

Meski demikian, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran masih berada di angka 63,2 persen.

Survei Poltracking Indonesia digelar pada 14-20 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.220 responden, sebagaimana diungkap Hanta Yuda AR selaku Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Senin (31/8/2026).

Survei menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error sekitar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Pengambilan sampel mencakup 38 provinsi secara proporsional.

Harga Kebutuhan Pokok Jadi Beban Utama

Salah satu persoalan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat adalah kondisi ekonomi.

Sebanyak 44,3 persen responden menyebut mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai persoalan utama.

Sebanyak 62,5 persen masyarakat juga mengaku pengeluaran rumah tangga saat ini lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, 55,6 persen responden menilai harga kebutuhan pokok dalam sebulan terakhir tidak terjangkau.

Persoalan lapangan kerja juga menjadi perhatian.

Sebanyak 57,3 persen responden menilai pemerintah belum berhasil menurunkan angka pengangguran, sementara 51,6 persen menilai pemerintah belum berhasil menciptakan lapangan kerja.

MBG Mulai Dipertanyakan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki tingkat popularitas yang sangat tinggi, yakni 93,9 persen.

Namun, tingginya popularitas tersebut tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan kepuasan masyarakat.

Dari responden yang mengetahui program MBG, 49,2 persen menyatakan tidak puas, sedangkan 46,4 persen menyatakan puas.

Bahkan, 44,6 persen responden menilai MBG tidak perlu dilanjutkan, sementara 42,1 persen menginginkan program tersebut tetap dilanjutkan.

Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga menghadapi persoalan serupa. Sebanyak 76,9 persen masyarakat sudah mengetahui program tersebut.

Namun, 55,6 persen mengaku tidak yakin KDMP mampu menjadi penggerak kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Publik Dorong Reshuffle Kabinet

Kinerja para menteri dan pejabat pemerintahan juga menjadi sorotan.

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri hanya mencapai 47 persen, sedangkan 41,8 persen menyatakan tidak puas.

Sebanyak 51,9 persen masyarakat bahkan menilai Presiden Prabowo perlu melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.

Hanya 27,9 persen yang menilai reshuffle tidak diperlukan.

Bidang yang paling banyak dinilai perlu dilakukan perombakan adalah perekonomian sebesar 30,8 persen, disusul bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan sebesar 22 persen.

Alasan utama masyarakat menginginkan reshuffle adalah karena kinerja menteri dianggap kurang memuaskan, yakni 55,5 persen.

Hukum dan Korupsi Jadi Titik Lemah

Kepuasan publik terhadap bidang hukum tercatat 44,8 persen, sementara pemberantasan korupsi berada di angka 46,6 persen.

Keduanya menjadi dua bidang dengan tingkat kepuasan terendah dibandingkan bidang lainnya.

Kepercayaan terhadap DPR dan partai politik juga relatif rendah, masing-masing 46,2 persen dan 48,3 persen.

Menariknya, 58,5 persen masyarakat menilai keberadaan partai oposisi yang kritis terhadap pemerintah penting.

Hanya 12,8 persen yang menganggap keberadaan oposisi kritis tidak penting.

Lima Faktor Pemicu Penurunan Kepuasan

Poltracking mengidentifikasi lima faktor yang dinilai menjadi pemicu menurunnya kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pertama, tekanan ekonomi dan melemahnya daya beli, terutama akibat mahalnya kebutuhan pokok dan sulitnya lapangan kerja.

Kedua, problem implementasi program prioritas, khususnya MBG dan KDMP.

Ketiga, rendahnya kinerja sejumlah menteri serta lemahnya komunikasi pemerintah.

Keempat, menurunnya persepsi publik terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Kelima, melemahnya mekanisme checks and balances serta munculnya persepsi disharmoni antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.

Poltracking menyebut tren penurunan kepuasan tersebut perlu segera ditindaklanjuti pemerintah melalui agenda perbaikan, antara lain menjaga daya beli masyarakat, memperluas lapangan kerja, mengevaluasi program prioritas, memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, serta memperkuat mekanisme checks and balances.

Survei tersebut merupakan potret persepsi publik yang dilakukan pada pertengahan Agustus 2026.

Poltracking menilai perubahan persepsi masyarakat masih sangat mungkin terjadi bergantung pada isu dan langkah perbaikan yang diambil pemerintah. []

Baca juga: Prabowo Disalip Dedi Mulyadi! Survei Saiful Mujani Ungkap Angka Mengejutkan

Baca juga: Survei LSI: Kepercayaan Publik terhadap Prabowo-Gibran Tembus 78,7 Persen

Baca juga: Survei Terbaru: Jika Pilpres Digelar Sekarang, Prabowo Diprediksi Kalah dari Dedi Mulyadi