Jakarta – Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin menyinggung soal pemutakhiran data berdasarkan desil yang menjadi salah satu dasar dalam menentukan penerima bantuan pemerintah.
Hal itu ia sampaikan usai melakukan Rapat Badan Anggaran (Banggar) Penyampaian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta terhadap Rancangan Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta pada Jumat, 4 September 2026.
Suhud secara khusus meminta proses pendataan dilakukan secara akurat agar bantuan tidak salah sasaran.
Menurut dia, persoalan pemutakhiran data desil menjadi hal yang cukup kompleks karena proses tersebut dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Suhud berpendapat, kondisi tersebut membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki keterbatasan dalam melakukan pembaruan maupun intervensi terhadap data desil yang digunakan.
”Tadi juga disampaikan mengenai desil di dalam rapat Banggar. Ini memang agak rumit karena pemutakhiran data berdasarkan desil dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga berada di luar jangkauan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta,” kata Suhud dikutip Sabtu, 5 September 2026.
Meski demikian, DPRD DKI berharap pemutakhiran data berdasarkan desil harus benar-benar menggambarkan kondisi sosial ekonomi warga.
Politisi PKS itu menekankan, akurasi pendataan menjadi penting karena data tersebut berkaitan dengan pemberian bantuan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan.
”Karena itu, kami hanya bisa berharap pemutakhiran data melalui desil benar-benar sesuai dengan realitas yang ada. Pendataannya juga harus dilakukan dengan cara yang benar sehingga warga yang betul-betul dalam kondisi kekurangan dan membutuhkan bantuan pemerintah dapat terdata sesuai dengan kondisi sebenarnya,” ujarnya.
Suhud mengingatkan, ketidakakuratan data dapat menimbulkan persoalan baru. Salah satunya adalah bantuan pemerintah justru diterima oleh warga yang tidak memenuhi kriteria, sementara masyarakat yang berada dalam kondisi membutuhkan malah tidak terdata sebagai penerima.
”Jangan sampai terjadi sebaliknya, pihak yang tidak berhak menerima bantuan justru mendapatkan bantuan, sementara warga yang sebenarnya membutuhkan malah tidak menerima,” ujarnya.
Menurut Suhud, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian karena kesalahan data penerima bantuan tidak boleh terjadi.
Karena itu, DPRD DKI mendorong agar proses pemutakhiran data harus dilakukan secara serius dengan mengedepankan akurasi dan kondisi faktual dalam menentukan masyarakat yang berhak memperoleh bantuan pemerintah
”Kami berharap pendataan ini dilakukan secara benar dan akurat sehingga tidak terjadi lagi kesalahan data yang selama ini menjadi keresahan di masyarakat,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin. []
