Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid akhirnya memberikan tanggapan terkait penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan kementeriannya.
Nusron mengatakan Kementerian ATR/BPN menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia juga memastikan pihaknya akan membantu penyidikan terkait dugaan suap dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
“Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan membantu proses yang ada di sini,” kata Nusron di Jakarta, Jumat, 18 September 2026.
Nusron tidak banyak memberikan keterangan ketika ditanya mengenai perkara tersebut. Ia menyerahkan proses penyidikan sepenuhnya kepada KPK sebagai lembaga penegak hukum.
Menurut dia, perkembangan kasus sebaiknya menunggu hasil pemeriksaan resmi dari KPK. Nusron juga menegaskan seluruh proses penyidikan merupakan kewenangan aparat penegak hukum.
“Kami ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai aparat penegak hukum,” ujarnya.
Di sisi lain, Nusron berharap kasus yang sedang ditangani KPK dapat menjadi momentum untuk memperbaiki pelayanan pertanahan.
Ia berharap pembenahan internal di lingkungan kantor pertanahan bisa dipercepat. Dengan begitu, pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik dan tata kelola semakin kuat.
“Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor pertanahan. Saya kira itu,” katanya.
Pernyataan Nusron tersebut disampaikan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026.
OTT tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
Sehari setelah OTT, KPK mengumumkan delapan tersangka dalam perkara dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Empat di antaranya disebut KPK diduga merupakan orang kepercayaan Nusron. Mereka adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin dari pihak swasta, serta Muhammad Fakhry dari pihak swasta.
Sementara itu, empat tersangka lainnya yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, serta Rizal Pahlevi dari pihak swasta.
KPK kemudian melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan Kementerian ATR/BPN pada 17 September 2026.
Penyidik menggeledah ruangan Lampri, Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, serta Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi. Sejumlah ruangan direktorat yang berkaitan dengan perkara tersebut juga turut digeledah.
Meski demikian, KPK menegaskan ruangan Nusron Wahid tidak termasuk yang digeledah dalam kegiatan tersebut.[]
 Nusron Wahid akhirnya memberikan tanggapan terkait penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan kementeriannya.){kind=link}