JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menduga ada aktor besar di balik kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Ia meminta aparat penegak hukum tidak hanya mengusut keterlibatan oknum internal Polri, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.
Habiburokhman menilai penyadapan terhadap kepala negara bukan persoalan biasa. Menurutnya, tindakan tersebut berpotensi mengancam keselamatan negara sehingga penyelidikan harus dilakukan secara menyeluruh.
“Kalau Presiden disadap, pastilah keselamatan negara menjadi terancam. Karena itu, apa namanya? Pasti ada pihak, ya, pastinya dalam konteks politik, ada pihak, sosok besar, yang apa namanya, menikmati atau mengambil manfaat dari penyadapan ilegal ini,” kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 9 November 2026.
Ia menduga penyadapan terhadap Prabowo memiliki tujuan tertentu mengingat sasaran tindakan tersebut merupakan orang nomor satu di Indonesia.
Karena itu, Habiburokhman meminta penyidik mendalami kemungkinan adanya kepentingan politik di balik perkara tersebut.
Ia juga mendorong agar para pelaku dijerat dengan pasal terkait makar dan kejahatan terhadap keamanan negara.
“Jadi, pasalnya dikenakan adalah, kita minta, pasal makar dan pasal-pasal terkait keamanan negara, ya. Harus didorong ke sana. Pihaknya juga jangan hanya oknum internal di Mabes Polri, tetapi juga kelompok politik, tokoh politik, atau bahkan mungkin juga ada juga siapa pun, yang berencana atau sudah mengambil manfaatnya dari aktivitas penyadapan ilegal ini,” ujarnya.
Meski demikian, Habiburokhman menegaskan tidak ingin berspekulasi mengenai identitas sosok besar yang dimaksud. Ia menyerahkan pengungkapan pihak-pihak yang terlibat kepada penyidik.
“Kita nggak mau bicara orangnya, enggak kita enggak bisa menuduh, tapi haruslah dibuka ke arah sana. Karena itu pasalnya, jangan hanya nanti kita dorong, ya, jangan hanya ITE, ya. Bisa tipikor tentu bisa, ya,” tuturnya.
Empat Jenderal Jadi Tersangka Kasus Penyadapan
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto saat ini ditangani Bareskrim Polri.
Penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal atau illegal access.
Tersangka pertama berinisial LSP, yang diketahui merupakan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Penetapan tersebut disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, 3 November 2026.
“Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” ujar Asep.
Dua tersangka lainnya adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH).
Asep mengungkapkan, salah satu nomor yang diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal tersebut merupakan nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.
Belakangan, penyidik kembali menetapkan satu tersangka baru berinisial SU, yakni Irjen Slamet Uliandi.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar perkara dan menemukan unsur perbuatan melawan hukum.
“Berdasarkan hasil gelar perkara, maka penyidik menyimpulkan bahwa Saudara SU telah terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum,” kata Suhermanto dalam konferensi pers di Mabes Polri, Kebayoran Baru.
Dengan penetapan tersebut, total empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.[]
