JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Rosario de Marshal alias Hercules sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan uang Rp 800 juta yang sebelumnya diserahkan Hercules kepada KPK. Uang itu diduga berasal dari pihak Summarecon dan kini telah disita penyidik.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan Hercules dijadwalkan pada Rabu, 11 November 2026.
“Hari ini, penyidik menjadwalkan pemeriksaan untuk saksi,” ujar Budi dalam keterangan tertulis.
Hercules tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.30 WIB. Kedatangannya bertujuan memberikan keterangan mengenai persoalan lahan Summarecon sekaligus menjelaskan asal-usul uang yang telah dikembalikannya.
“Kita mau kasih keterangan terkait urusan persoalan tanah Summarecon dan terkait juga pejabat-pejabat yang ditangkap sama Dirjen ATR dan pejabat Summarecon juga. Dan juga terkait uang yang kemarin saya balikin lewat tim kuasa hukum GRIB Jaya untuk kembalikan ke KPK,” ujar Hercules.
Ia mengaku akan menjelaskan secara langsung dari mana uang Rp 800 juta tersebut berasal. Menurutnya, penyerahan uang itu menjadi salah satu alasan dirinya dipanggil penyidik sebagai saksi.
“Jadi hari ini kedatangan karena kita dipanggil untuk menjelaskan terkait uang itu sebenarnya asal-usulnya dari mana, dari mana. Makanya hari ini kita datang untuk menjelaskan terkait itu,” ujarnya.
KPK Telusuri Asal-usul Uang Rp 800 Juta
KPK sebelumnya mengungkap penyerahan uang Rp 800 juta oleh kuasa hukum Hercules pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Penyidik kemudian menyita uang tersebut untuk menelusuri kaitannya dengan perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Budi menjelaskan, berdasarkan informasi awal yang diterima penyidik, uang tersebut diduga diberikan PT Summarecon kepada Hercules untuk pengamanan lahan di Kabupaten Bogor.
“Kami masih dalami soal itu (maksud pemberian uang). Karena memang informasi yang kami dapatkan bahwa uang itu diberikan dari PT SMC kepada saudara HC berkaitan dengan pengamanan, ataupun pengelolaan lahan-lahan PT SMC di wilayah Kabupaten Bogor,” ujar Budi, Rabu, 21 Oktober 2026.
Namun, KPK masih mendalami tujuan pemberian uang tersebut. Penyidik juga menelusuri hubungan penyerahan uang dengan perkara suap pengurusan HGB PT Summarecon.
Berawal dari Sengketa Lahan Summarecon
Dalam penyelidikan kasus ini, KPK menemukan adanya dugaan sengketa tanah di kawasan yang dikelola PT Summarecon.
Menurut Budi, sejumlah warga mengklaim memiliki sertifikat atas sebagian lahan tersebut. Mereka kemudian mengajukan pemblokiran sertifikat ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor.
“Jadi memang dalam satu kawasan ini awalnya ada dugaan sengketa karena ada beberapa warga yang mengklaim memiliki sertifikat tanah dari sebagian tanah yang dikelola oleh PT SMC yang kemudian mengajukan tutup blokir ke Kantah Bogor,” ungkap Budi.
Persoalan kemudian berkembang ketika PT Summarecon diduga menyuap oknum pejabat Kementerian ATR/BPN. Tujuannya untuk membuka blokir lahan agar proses pengurusan HGB dapat dilanjutkan.
“Kemudian, pada prosesnya PT SMC melakukan dugaan penyuapan kepada oknum di Kementerian ATR/BPN untuk membuka blokir itu sehingga proses HGB (hak guna bangunan)-nya bisa berlanjut,” lanjutnya.
Kini, KPK masih mendalami aliran uang Rp 800 juta serta dugaan keterkaitannya dengan pengamanan lahan dan perkara suap pengurusan HGB tersebut.[]
