Akibat Perambahan Liar, 100 Hektare Hutan Mangrove di Aceh Tamiang Rusak

Aceh Tamiang – 100 hektare lebih hutan mangrove di wilayah pesisir Aceh Tamiang, Aceh dilaporkan gundul akibat perambahan liar. Tercatat, di Kampung (Desa) Tanjung Keramat, Kecamatan Banda Mulia saja ada sekitar 318 hektare lebih hutan mangrove yang berada di zona inti di wilayah Kampung gundul akibat maraknya perambahan yang terjadi.

Datok Penghulu (Kades) Kampung Tanjung Keramat, Jafar mengaku selain zona inti hutan mangrove, status hutan tersebut juga masuk dalam kawasan hutan lindung.

“Dan kondisinya saat ini bisa dibilang sudah gundul karena dirambah,” kata Jafar, Rabu, 8 Desember 2021.

Ia menjelaskan, perambahan yang terjadi umumnya dilakukan oleh para pencari kayu arang dari berbagai daerah. Mereka, kata Jafar, Mayoritas berasal dari luar Kecamatan Banda Mulia.

“Mereka datang menggunakan perahu. kalau nebangnya ya pakai gergaji mesin (chainsaw),” ujarnya.

Diakuinya ada beberapa faktor yang menyebabkan pihaknya kesulitan melakukan pengawasan. Di antaranya jarak zona inti hutan mangrove yang mencapai enam kilometer dari permukiman.

“Termasuk penanganan hukumnya, kami serba salah,” kata dia.

Kondisi yang sama juga tak jauh berbeda terjadi di Kampung Alur Nunang yang merupakan kampung tetangga Tanjung Keramat. Di sana, zona inti hutan mangrove seluas 130 hektare juga menjadi langganan para perambah.

“Posisi kami itu pantai, kalau tidak ada mangrove, bisa tenggelam kampung kami,” kata Datok Penghulu Kampung Alur Nunang, Ramlan.

Baik Ramlan maupun Jafar, mengaku sangat berterimakasih atas lahirnya Qanun Kampung tentang Pemanfaatan dan Perlindungan Kawasan Mangrove yang telah ditandatangani pada hari ini, Rabu, 8 Desember 2021.

“Dengan demikian, akan ada kepastian hukum, jadi pelaku yang tertangkap bisa kami bawa ke peradilan adat,” kata Ramlan.

Salah satu poin yang dituangkan dalam qanun ini tentang pemanfaatan mangrove melalui izin datok penghulu dan syarat bersedia menanam ulang.

Pihak yang tertangkap menebang secara ilegal akan diadili melalui peradilan adat dan sanksinya ditentukan melalui kesepakatan. []

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

BERITA TERKINI

Kasus Uang Paroki Aek Nabara Rp 28 Miliar di BNI, BP BUMN Berjanji Segera Tuntaskan

Jakarta - Kasus uang jemaat Gereja Paroki St. Fransiskus...

Profil Andi Hakim Febriansyah, Eks Kepala Kas BNI Aek Nabara yang Ditangkap Polda Sumut

Medan - Nama Andi Hakim Febriansyah menjadi perhatian publik...

GAMKI Minta JK Hadapi Proses Hukum, Dugaan Penistaan Agama Diminta Diusut Tuntas

JAKARTA – Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) menegaskan...

Bejat! Oknum Kiai di Pati Cabuli 50 Santriwati di Ponpes

Pati, Opsi.id - Kasus pencabulan kembali terungkap. kali ini...

Profil Karutan Balige Valen Sonar Rumbiak, Sah Menyandang Marga Pardede

Toba, Opsi.id - Kepala Rutan Kelas IIB Balige, Valen...

Andien Rilis Single Jatuh Pelan, Kolaborasi dengan Agus Kristianto

Jakarta - Penyanyi Andien resmi merilis single terbaru berjudul...

Wen & the Wknders Hadirkan Jangan Kau Lepas Lagi dengan Formasi Baru

Jakarta - Grup band indie Wen & the Wknders...

Pak Jokowi! Eks Presiden Ikut Yoga Bareng Warga di Depan Rumahnya

Solo, Opsi.id — Pagi yang cerah di Gang Kutai...

MBG Jadi Penggerak Ekonomi Desa, Sayur Petani Mamasa Laris Diserap Dapur Gizi

Mamasa, OPSI.ID - Kehadiran Program Makanan Bergizi Gratis (MBG)...

Tri Sukses Gelar H3RO Esports 6.0, Siap Lanjut ke 7.0

Jakarta - Dunia Esports di Indonesia kembali ramai dengan...

Start dari Baris Ketujuh, Veda Ega Pratama Siapkan Serangan Balik di Moto3 Catalunya

Barcelona, Opsi.id  – Posisi start bukan segalanya di Moto3...

Prabowo Ungkap Rahasia Perang: “Kalau Tidak Ada Beras, Tentara pun Susah Beroperasi”

Tuban, Opsi.id  – Momen ketika Presiden Prabowo berbicara bukan...

Berita Terbaru

Popular Categories