Jakarta – Sebuah video pernyataan sikap dari Pimpinan dan kader Ansor Banser Nahdlatul Ulama (NU) terhadap kisruh sengketa tanah di desa Wadas, viral di media sosial.
Mereka menuntut Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk bertanggung jawab dalam permasalahan itu.
Dalam video berdurasi 41 detik itu, Pimpinan dan kader Ansor Banser NU membacakan empat buah tuntutan yang disampaikan kepada Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo.
“Kami, Ansor Banser menuntut kepada Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo,” kata seseorang dalam video tersebut, dikutip Opsi pada Senin, 14 Februari 2022.
“Untuk satu, tarik aparat kepolisian dari desa Wadas. Dua, hentikan kiriminalisasi dan intimidasi terhadap warga Wadas,” ujar dia.
Selain itu, mereka juga meminta kepada Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk mengusut tuntas tindak kekerasan oleh aparat di Desa Wadas.
Pemuda Ansor Banser NU juga meminta agar Izin Penetapan Lokasi (IPL) dan rencana penambangan batu andesit untuk pembangunan Bendungan Bener di desa Wadas dicabut.
“Ketiga, usut tuntas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di desa Wadas. Empat, cabut IPL dan hentikan rencana penambangan/quary di desa Wadas,” ujar mereka.
Demen banget lihat Ansor dan Banser begini
pic.twitter.com/3MJ2huE09i— AW (@AsepWitoko) February 13, 2022
Diberitakan sebelumnya, Ketua PP GP Ansor, Luqman Hakim juga telah melontarkan pernyataan yang mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera menarik pasukannya dari Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah (Jateng).
Luqman mengatakan, dari laporan LBH Ansor di lokasi, sampai Jumat malam, 11 Februari 2022 kemarin, masih banyak polisi bersenjata lengkap berjaga di lokasi, bahkan turut membawa anjing pelacak.
Anggota DPR Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI, yang salah satunya Purworejo, juga menyatakan, sampai Jumat malam, listrik di Desa Wadas masih padam.
Dia juga mendesak agar PLN segera menghidupkan kembali aliran listrik ke Desa Wadas, sehingga warga dapat kembali berkegiatan dengan normal.
Baca juga: Video Polisi Pukul Warga Desa Wadas Viral di Twitter
Baca juga: LBH Yogyakarta: Telepon Seluler Warga Desa Wadas Dirampas Polisi
Menurutnya, aksi sepihak PLN mematikan listrik di Desa Wadas sejak Senin, 7 Februari 2022 lalu, merupakan tindakan zalim dan melanggar UU Perlindungan Konsumen. []
