Megawati Pertanyakan Pengadilan Militer
Sorotan terhadap kasus ini juga datang dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia mengkritik penggunaan pengadilan militer dalam menangani kasus penyiraman air keras terhadap warga sipil.
Dalam pidatonya pada Sidang Senat Pengukuhan Profesor Emeritus Prof. Dr. Arief Hidayat di Universitas Borobudur, Megawati mempertanyakan dasar penggunaan peradilan militer.
“Saya prihatin sekali. Kalau seperti itu, pengadilannya apakah harus pengadilan militer ataukah pengadilan sipil?” ujarnya dikutip dari Suara.
Ia menekankan bahwa korban seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan proses hukum yang transparan dan adil. Termasuk dalam menentukan bentuk peradilan yang digunakan.
BACA: Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS, Sidangnya Digelar Hari Ini
Megawati juga mengingatkan bahwa konstitusi menjamin kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum.
“Setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Mana hukum bagi mereka?” tegasnya.
Ia bahkan menyebut adanya ketidakpastian dalam penegakan hukum yang diibaratkan sebagai “hukum poco-poco”.
Dia berharap sistem peradilan dapat diperbaiki agar benar-benar menghadirkan keadilan. []
