Pematangsiantar, Opsi.id – Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kota Pematangsiantar Tahun 2025 meningkat dibandingkan Indeks RB Tahun 2024.
Jika di tahun 2024 Indeks RB Kota Pematangsiantar berada di angka 64,17 (Kategori B) maka di tahun 2025 menjadi 71,71 (Kategori BB).
Peningkatan ini terjadi di era kepemimpinan Wali Kota Wesly Silalahi SH MKn.
Peningkatan ini didukung oleh kinerja seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar.
Baca juga: Wali Kota Wesly Terima Penghargaan BKPRMI, Dinilai Peduli Anak Yatim dan Pemuda Masjid
Dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi, melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berkinerja baik.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematangsiantar Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, Rabu (20/05/2026) menerangkan hal itu.
Sesuai surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor: B/267/RB.06/2026.
Ditandatangani Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Erwan Agus Purwanto, disampaikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025.
Disebutkan dalam surat tersebut, berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, hasil evaluasi Indeks RB Pemko Pematangsiantar tahun 2025 adaah 71,71 dengan Kategori BB.
Baca juga: Wali Kota Wesly Tabuh Gonrang Simalungun Tandai Pembukaan Pesparawi GKPS Distrik I
Hasil evaluasi tersebut menunjukkan kenaikan dari hasil evaluasi tahun sebelumnya.
Menurut Junaedi, evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi bertujuan demi terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif.
Serta terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional.
Selain itu, evaluasi juga bertujuan memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas RB di lingkungan Pemko Pematangsiantar.
“Dengan peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi, diharapkan Pemko Pematangsiantar semakin dapat memberikan pelayanan yang inklusif dan profesional kepada masyarakat Kota Pematangsiantar,” kata Junaedi. []
 Nomor: B/267/RB.06/2026.){kind=link}