Jakarta – Ekonom dari Universitas Andalas (Unand) Syafruddin Karimi mengatakan pelemahan atau rupiah terpuruk tidak selalu dapat dibaca sebagai sinyal bahwa mata uang nasional telah undervalued (diremehkan) dan akan segera kembali menguat secara alamiah.
Menurut dia, dalam situasi global ketika pasar obligasi Amerika Serikat (AS) menekan pemerintah Indonesia sekalipun, maka pelemahan rupiah justru bisa mencerminkan kegagalan membaca risiko.
”Atau dalam bahasa yang lebih telanjang stupidity kebijakan (pemerintah Prabowo). Kenaikan policy rate Bank Indonesia dari 4,75 persen ke 5,25 persen harus dipahami sebagai langkah korektif untuk mencegah kesalahan yang lebih mahal,” kata Syafruddin dalam keterangannya dikutip Senin, 25 Mei 2026.
Menurut dia, pemerintah Indonesia tidak boleh membiarkan pasar menilai bahwa otoritas moneter terlambat dan fiskal terlalu longgar.
Di sisi bersamaan, pemerintah dinilainya terlalu percaya diri menghadapi dolar kuat, yield global tinggi, serta risiko inflasi impor. Maka itu, kebijakan ekonomi kini harus bergerak dengan disiplin baru.
Ia menyarankan, Bank Indonesia (BI) perlu menjaga kredibilitas rupiah melalui sinyal moneter yang tegas, bukan sekadar intervensi sporadis.
Lalu, kata Syafruddin, Pemerintah Prabowo harus menahan belanja yang tidak produktif, memperkuat kualitas defisit. Dan memastikan APBN tidak menjadi sumber tambahan tekanan terhadap pasar obligasi domestik.
Oleh karena itu, subsidi energi dan pangan perlu diarahkan secara presisi agar tidak berubah menjadi beban fiskal permanen.
Kemudian, sektor riil juga harus disiapkan dalam menghadapi biaya kredit yang lebih tinggi melalui percepatan logistik, kepastian regulasi, dan insentif bagi investasi produktif, bukan konsumsi impor.
”Rupiah yang melemah karena fundamental ekspor sementara mungkin dapat disebut undervalued. Rupiah yang melemah karena inkonsistensi kebijakan, komunikasi yang kabur, defisit yang dibiarkan. Dan ketergantungan impor yang tak dibenahi lebih layak disebut akibat kebodohan kolektif dalam tata kelola ekonomi,” kata Syafruddin.
Karena itu, lanjut dia, kenaikan suku bunga BI bukan sekadar keputusan teknis bank sentral. Ia menjadi peringatan politik-ekonomi bahwa stabilitas tidak bisa dibangun dengan retorika optimisme.
”Stabilitas hanya lahir dari disiplin, koordinasi, dan keberanian mengambil kebijakan yang tidak populer sebelum pasar memaksa Indonesia membayar harga yang jauh lebih mahal,” ucapnya.
”Bila cadangan devisa BI meningkat dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kepercayaan pasar tentu tak begitu rusak. Lihat Thailand dengan laju pertumbuhan jauh di bawah RI, namun cadangan devisa lebih besar dan meningkat,” kata Syafruddin memungkasi. []
