Jakarta – Sekretaris Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Justin Adrian Untayana menyoroti rentetan aksi kriminalitas di Jakarta bak seperti di “Gotham City” selama beberapa waktu belakang ini yang membuat warganya menjadi semakin resah.
Menurut dia, kehidupan masyarakat menjadi tidak aman karena adanya tawuran, pencurian, pemerasan, judi online (judol) dan lain-lain.
Politisi Fraksi Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI itu melihat masalah kriminalitas ini bukan sebagai isu yang baru saja muncul.
Menurut dia, kriminalitas bukan sesuatu yang baru di Jakarta, melainkan salah satu buah dari budaya kekerasan yang mengakar dan sangat jelas membahayakan kehidupan warganya.
“Bayangkan, anak-anak kita sejak masih kecil saja sudah terpapar oleh kekerasan melalui tawuran, geng motor, balap liar, dan perundungan di sekolah-sekolah tempat mereka belajar, sehingga kekerasan sudah menjadi pondasi untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lebih besar lagi saat beranjak dewasa,” katanya dalam rilis resmi dikutip Senin, 25 Mei 2026.
Ia mengungkapkan, sepanjang Januari-April 2026, pihak kepolisian telah membongkar 171 kejahatan. Di mana, kasus-kasus itu terdiri dari pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dengan pemberatan.
Adapun rinciannya, sebanyak 86 kasus merupakan pencurian dengan pemberatan. Kemudian, 75 kasus lainnya terkait pencurian kendaraan bermotor dan 10 kasus sisanya adalah pencurian dengan kekerasan. Korban-korbannya bukan hanya warga Jakarta, tetapi menerpa pula warga negara asing (WNA).
“Masalah kekerasan yang memulai rantai kejahatan ini harus diselesaikan. Caranya memang perlu keras. Pemprov (Pemerintah Provinsi) DKI sudah tidak bisa lagi lemah-lembut terhadap perilaku kekerasan yang berujung pada kejahatan. Mereka yang melakukan kekerasa-kejahatan harus bertanggung jawab,” ucapnya.
Ia berpendapat, kondisi kriminalitas di Jakarta ini sudah sangat meresahkan, sampai-sampai Jakarta Barat (Jakbar) dijuluki sebagai ‘Gotham City’.
“Alih-alih naik level menjadi Global City, seperti yang dicita-citakan oleh Mas Pram (Pramono Anung), Jakarta malah turun kelas menjadi sarang kriminalitas seperti di Gotham City,” ujarnya.
Justin pun mendesak agar Pemprov DKI Jakarta tegas menghukum para pelaku kekerasan. Tidak terkecuali, kejahatan-kejahatan seperti tawuran, balap liar, dan perundungan yang kerap dilakukan oleh anak-anak dibawah umur.
“Sejak kecil ini, anak-anak kita perlu dididik dengan tegas. Jangan lagi anak-anak yang terlibat tawuran hanya diberikan pembinaan saja untuk kemudian dilepas lagi ke orang tuanya dengan berbekal surat pernyataan bermeterai. Sudah jelas langkah tersebut tidak efektif,” ujarnya.
“KJP (Kartu Jakarta Pintar) Plus-nya harus ditarik. Lebih jauh, bansos (bantuan sosial) keluarga-keluarga yang anggotanya terlibat dalam kejahatan-kejahatan seperti itu juga perlu dicabut. Ini mesti dilakukan untuk memberikan efek jera dan memberikan contoh kepada orang lainnya agar tidak melakukan kejahatan yang sama,” ucapnya menambahkan.
Justin mengingatkan upaya membuat Jakarta kota yang lebih aman lagi tidak hanya bisa dilakukan oleh aparat-aparat keamanan dan sekolah-sekolah saja. Melainkan, masyarakat juga harus berpartisipasi secara aktif untuk menjaga lingkungannya masing-masing. Di mana, itu dimulai dari lingkup keluarganya yang terdekat dulu.
“Pemprov DKI dan warga Jakarta perlu bekerja sama untuk membuat kota ini lebih aman lagi. Tidak bisa kita hanya mengandalkan sekolah-sekolah dan petugas-petugas kepolisian saja. Dalam konteks anak-anak yang ikut tawuran, mereka sebenarnya lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah daripada belajar di sekolah,” terusnya.
“Orang tua adalah sumber didikan utama dan harus mengajarkan anak-anaknya untuk menjadi murid dan warganegara yang baik. Salah satunya dengan tidak melakukan aksi kriminalitas dan menghargai orang lain. Kalau itu tidak bisa dilakukan juga, mungkin Pemprov DKI perlu menertibkan orang tua-orang tuanya,” kata Justin.
