Ekonom Kritisi Pengelolaan MBG era Dadan Hindayana, BGN Perlu Reformasi Manajemen Total

Jakarta – Pergantian jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai belum cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi andalan pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

‎Ekonom Universitas Brawijaya Noval Adib berpendapat, perbaikan tata kelola dan manajemen menjadi kunci agar Program MBG dapat berjalan efektif.

‎Noval mengatakan pergantian pimpinan BGN dari Dadan Hindayana kepada Nanik Sudaryati Deyang, tidak akan banyak berdampak apabila pola pengelolaan organisasi masih sama.

‎Menurut dia, selama kepemimpinan Dadan Hindayana, BGN belum menjalankan prinsip manajemen dan tata kelola (governance) yang baik, terutama dalam aspek efisiensi biaya (cost efficiency) dan efektivitas penggunaan anggaran (cost effectiveness).

‎”Selama ini BGN di bawah kepemimpinan Dadan dijalankan tanpa mengindahkan prinsip-prinsip manajemen dan governance yang bagus. Prinsip cost efficiency dan cost effectiveness tidak dijalankan sama sekali,” ujar Noval dalam keterangannya dikutip Jumat, 5 Juni 2026.

‎Ia menilai kondisi tersebut membuat potensi penghematan anggaran MBG menjadi sangat rentan. Bahkan, menurutnya, sebagian anggaran berisiko tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

‎Noval pun menyoroti sejumlah pengeluaran BGN yang menurutnya perlu dievaluasi, mulai dari anggaran kegiatan/event hingga pengadaan barang dan jasa terkait kebutuhan pendukung program.

‎Ia mempertanyakan keputusan pengeluaran anggaran jumbo untuk sejumlah aktivitas, seperti pembayaran event organizer (EO) senilai Rp113 miliar, pengadaan ribuan motor listrik yang disebut mencapai sekitar Rp1 triliun, hingga pembelian berbagai perlengkapan seperti kaos kaki, handuk, dan semir sepatu.

‎Selain itu, Noval juga mengkritisi kebijakan pemberian insentif kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menurutnya terlalu besar. Ia menyoroti pemberian insentif hingga Rp6 juta per hari, termasuk kepada SPPG yang telah di-suspend.

‎”Pemberian insentif yang sangat besar kepada SPPG, bahkan SPPG yang di-suspend juga tetap diberi insentif, banyak menimbulkan kritik bahwa BGN sangat boros,” ujarnya.

‎Atas dasar itu, Noval sebelumnya menyebut anggaran Program MBG masih memiliki peluang untuk dihemat hingga Rp100 triliun sampai Rp200 triliun apabila dikelola dengan lebih efisien.

‎Ia juga menyoroti pengurangan anggaran MBG. Menurutnya, pemangkasan anggaran tersebut belum tentu menunjukkan adanya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola BGN.

‎”Belakangan anggaran MBG dikurangi hampir Rp70 triliun, namun sepertinya motivasi pengurangan anggaran tersebut lebih karena pemerintah mulai keteteran dengan kondisi ekonomi yang makin memburuk,” ucapnya.

‎Noval berharap Pimpinan BGN yang baru yakni Nanik Sudaryati Deyang dapat melakukan pembenahan besar terhadap sistem organisasi.

‎Ia menekankan, reformasi manajemen diperlukan agar dana MBG yang bersumber dari uang rakyat benar-benar memberikan manfaat maksimal.

‎Noval menambahkan, BGN perlu menghentikan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah, serta memperkuat pengukuran kinerja berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang jelas.

‎”Nanik S. Deyang cs sangat perlu merombak manajemen dan governance BGN secara radikal supaya anggaran MBG yang merupakan uang rakyat itu tersalurkan kepada rakyat secara efektif dan efisien,” tutur Noval Adib. []