Dalam perspektif filsafat politik, legitimasi kekuasaan tidak cukup hanya diperoleh melalui prosedur pemilihan.
Legitimasi juga mensyaratkan penerimaan sosial, kepatuhan terhadap hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap integritas penyelenggara negara.
Max Weber, melalui pemikirannya tentang otoritas legal-rasional, menjelaskan bahwa kekuasaan modern memperoleh dasar penerimaannya dari aturan dan prosedur yang dianggap sah.
Sementara itu, Jürgen Habermas menempatkan komunikasi publik dan rasionalitas demokratis sebagai unsur penting dalam membangun legitimasi politik.
Dengan demikian, persoalan mendasar yang muncul bukan semata-mata mengapa seorang wakil presiden mengundurkan diri, melainkan bagaimana negara memastikan bahwa perubahan kekuasaan berlangsung sesuai konstitusi dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat.
Belajar dari Pengunduran Diri Wakil Presiden di Negara Lain Sejarah politik dunia menunjukkan bahwa pengangkatan diri wakil presiden bukan fenomena yang hanya terjadi di Indonesia.
Beberapa negara pernah menghadapi peristiwa serupa, meskipun penyebab dan konsekuensi politiknya berbeda.
Spiro Agnew – Amerika Serikat (1973) Wakil Presiden Spiro Agnew mundur pada 10 Oktober 1973 ketika menghadapi masalah hukum dan tuduhan korupsi.
Dalam surat pengunduran dirinya kepada Presiden Richard Nixon, Agnew menyatakan bahwa proses hukum dan politik yang berkepanjangan dapat menimbulkan perpecahan nasional.
Peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya mekanisme penggantian dalam menjaga kesinambungan pemerintahan.
Otto Sonnenholzner — Ekuador (2020) Sonnenholzner kembali pada Juli 2020 di tengah situasi pandemi COVID-19 dan tekanan sosial-ekonomi.
