Makassar, OPSI.ID – Fenomena antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, Pertamax, hingga Solar mengular dan melumpuhkan ruas jalan di Kota Makassar kurang lebih sepekan terakhir.
Pada Sabtu (12/9/2026) sore, barisan kendaraan di SPBU Jalan Pengayoman bahkan mencapai panjang 243 meter hingga melimpah ke bahu jalan utama dan memaksa arus lalu lintas merayap berjam-jam.
Membedah fenomena ini dari sudut pandang ekonomi dan manajemen, akademisi dari Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia (ITB) Nobel Indonesia, Dr. Sri Prilmayanti Awaluddin, menegaskan bahwa antrean yang berlarut-larut tersebut bukan lagi sekadar kendala teknis sesaat.
Kondisi krisis di lapangan ini merupakan sinyal kuat adanya disfungsi dalam manajemen alokasi dan rantai distribusi BBM dari hulu ke hilir.
Dari kacamata makro ekonomi, terbuangnya waktu produktif warga yang seharusnya dipakai untuk bekerja, membuka usaha, atau mobilitas rantai pasok logistik menciptakan opportunity cost (biaya peluang) yang sangat besar.
Penumpukan kendaraan yang menyita jam kerja berharga ini pada akhirnya bermuara pada kerugian bersih (deadweight loss) yang menggerus efisiensi perekonomian daerah Kota Makassar.
Alumnus Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin itu juga menjelaskan bahwa, kelumpuhan ini dipicu oleh interaksi tiga variabel utama manajemen dan ekonomi pasar.
Pertama, kendati pasokan makro Pertamina diklaim aman, terdapat kendala operasional retail berupa hambatan pada tingkat laju pelayanan (service rate) serta ketidakmampuan kapasitas dispenser SPBU dalam meredam lonjakan kendaraan pada jam sibuk.
Kedua, terjadi keterbatasan informasi ketersediaan stok yang memicu persepsi kelangkaan (perceived scarcity) dan perilaku antisipasi (precautionary demand), sehingga keputusan warga mengantre bersamaan mengakibatkan demand shock.
“Ketiga, terdapat indikasi kebocoran alokasi di lapangan seperti praktik pelangsiran yang membutuhkan ketegasan pengawasan. Sebagai jalan keluar yang terintegrasi, sudut pandang manajemen menyodorkan strategi perbaikan yang harus segera dieksekusi oleh pemangku kebijakan,” ungkapnya via telepon.
Olehnya, ia melanjutkan Pertamina dan Pemerintah Daerah didorong untuk membuka transparansi data stok BBM secara real-time melalui platform publik guna menghalau panic buying, menggenjot kecepatan pelayanan operasional dengan memfungsikan seluruh dispenser serta mengoperasikan SPBU krusial 24 jam penuh, serta memperketat tim pengawas gabungan di lapangan agar penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran. []
 jenis Pertalite, Pertamax){kind=link}