Dalam konteks Indonesia, terdapat tiga kemungkinan dampak ekonomi yang perlu dipertimbangkan.
Pertama, perubahan persepsi risiko investasi.
Pergantian wakil presiden dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kesinambungan kebijakan pemerintah, terutama jika disertai perubahan konfigurasi yang disepakati politik.
Reuters telah melaporkan bahwa perkembangan politik Indonesia terjadi bersamaan dengan meningkatnya perhatian investor terhadap kebijakan fiskal dan arah pengelolaan ekonomi nasional. Namun, kondisi tersebut tidak dapat seluruhnya diatribusikan pengunduran diri kepada diri Gibran.
Kedua, berakhirnya program pembangunan nasional. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki agenda pembangunan yang membutuhkan anggaran, koordinasi kelembagaan, dan kepastian pelaksanaan.
Perubahan posisi wakil presiden dapat mempengaruhi koordinasi politik, namun tidak secara otomatis mengubah kebijakan ekonomi yang sedang berjalan.
Ketiga, pengaruh terhadap dunia usaha dan masyarakat. Jika intimidasi politik berlangsung berkepanjangan, pelaku usaha dapat lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi, sementara masyarakat mungkin meningkatkan kekhawatirannya terhadap kondisi ekonomi.
Sebaliknya, penyelesaian pergantian jabatan secara cepat, terbuka, dan konstitusional dapat membantu mempertahankan kepercayaan publik.
Oleh karena itu, ukuran dampak ekonomi tidak cukup dilihat dari reaksi pasar dalam satu atau dua hari.
Perlu diperhatikan perkembangan nilai tukar rupiah, pasar modal, arus investasi, tingkat konsumsi, serta konsistensi kebijakan pemerintah pada periode berikutnya.
Dampak Sosial: Polarisasi dan Kepercayaan Masyarakat
Selain ekonomi, pengunduran diri Gibran juga menghadirkan persoalan sosial yang tidak sederhana. Masyarakat Indonesia memiliki pandangan politik yang beragam.
