Jakarta – Ketua Fraksi NasDem DPRD Provinsi DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter menilai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia (RI) harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sejauh mana kemerdekaan benar-benar menghadirkan kesejahteraan dan kemandirian bagi masyarakat.
Menurutnya, kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan, tetapi juga harus mampu membebaskan rakyat dari kemiskinan, keterbelakangan, dan ketergantungan.
Jupiter mengatakan, negara memang memiliki kewajiban memberikan perlindungan dan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun, kebijakan tersebut tidak seharusnya berhenti pada pola pemberian bantuan.
Ia berpendapat, pemerintah perlu memastikan setiap intervensi mampu meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga mereka memiliki kemampuan untuk bekerja, menghasilkan pendapatan, mengembangkan usaha, dan menentukan masa depan secara mandiri.
“Menurut saya, kemerdekaan sejatinya adalah kemampuan untuk mandiri,” kata Jupiter dikutip dari keterangan resmi pada Selasa, 18 Agustus 2026.
Anggota Komisi B DPRD DKI itu menilai keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari besarnya bantuan yang disalurkan atau banyaknya program yang dijalankan pemerintah.
Ukuran yang lebih penting, ujar dia, adalah perubahan kehidupan masyarakat setelah mendapatkan intervensi negara.
Jupiter mempertanyakan berapa banyak penerima program yang mampu meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, hingga akhirnya tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah.
“Bantuan dapat menjadi jembatan ketika masyarakat menghadapi kesulitan. Tetapi pemberdayaan harus menjadi jalan agar masyarakat mampu berjalan dengan kakinya sendiri,” ujar Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta itu.
Menurut dia, pendekatan tersebut penting diterapkan dalam pembangunan ekonomi, khususnya melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sebab, dukungan terhadap pelaku usaha tidak cukup hanya berupa bantuan modal, tetapi harus disertai dengan peningkatan keterampilan, akses pasar, penguatan manajemen, peningkatan kualitas produk, hingga penciptaan nilai tambah.
Dengan begitu, program pemerintah tidak berhenti pada penyaluran anggaran, melainkan mampu mendorong usaha masyarakat naik kelas dan bertahan dalam jangka panjang.
Jupiter juga menyoroti pentingnya hilirisasi sebagai strategi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Menurutnya, petani, peternak, nelayan, maupun pelaku UMKM jangan terus ditempatkan hanya sebagai produsen bahan mentah yang memperoleh keuntungan paling kecil dalam rantai ekonomi.
Ia mengambil contoh sektor peternakan yang tidak seharusnya hanya menjual sapi hidup dengan margin terbatas, sementara nilai ekonomi yang lebih besar diperoleh pelaku usaha pada tahap pengolahan dan pemasaran.
Karena itu, hasil peternakan perlu didorong masuk ke proses pengolahan yang menghasilkan nilai tambah, mulai dari karkas, daging beku hingga berbagai produk turunannya.
“Jangan biarkan masyarakat hanya menjadi produsen bahan mentah, sementara nilai tambah dan keuntungan terbesar dinikmati pihak lain,” tegasnya.
Menurut Jupiter, prinsip serupa harus diterapkan pada sektor pertanian, perikanan, serta berbagai usaha berbasis ekonomi lokal. Hilirisasi, kata dia, bukan sekadar strategi industri, tetapi juga harus menjadi instrumen untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat ekonomi daerah, dan membuka lapangan kerja.
Di sisi lain, ia menilai kemandirian ekonomi tidak mungkin dibangun tanpa sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan memadai. Pendidikan menjadi salah satu fondasi utama dalam mewujudkan kemerdekaan yang substantif.
Ia menegaskan setiap anak bangsa harus memperoleh kesempatan yang adil untuk mendapatkan pendidikan. Keterbatasan ekonomi maupun persoalan anggaran tidak boleh menjadi alasan seseorang kehilangan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kemampuan.
“Pendidikan bukan sekadar membangun sekolah atau menyediakan ruang kelas. Pendidikan adalah investasi untuk membangun manusia yang mampu berpikir, bekerja, berinovasi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menentukan masa depannya sendiri,” jelas Jupiter.
Karena itu, pendidikan menurutnya tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian kelulusan. Sistem pendidikan juga harus mampu membekali generasi muda dengan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman.
Jalur pendidikan vokasional dan pelatihan keterampilan, lanjut Jupiter, perlu diperkuat agar anak muda yang tidak melanjutkan pendidikan formal ke jenjang lebih tinggi tetap memiliki kesempatan untuk memasuki dunia kerja maupun membangun usaha produktif.
Keterampilan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, pengolahan pangan, teknologi, ekonomi kreatif, dan berbagai sektor produktif lainnya harus dipandang sebagai bagian dari masa depan.
Jupiter juga mengajak generasi muda membangun budaya membaca, menulis, berdiskusi, mengikuti pelatihan, serta terlibat dalam aktivitas produktif. Menurutnya, kemampuan tersebut menjadi modal penting agar anak muda mampu menghadapi tantangan ekonomi dan perubahan teknologi.
Ia menilai sektor pertanian dan peternakan juga perlu diubah dari persepsi sebagai pekerjaan tradisional menjadi sektor usaha modern.
Menurut dia, pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, akses permodalan, pasar, dan hilirisasi dapat membuka peluang baru sekaligus meningkatkan daya tarik sektor tersebut bagi generasi muda.
Lebih jauh, Jupiter mengaitkan semangat kemandirian dengan sejarah perjuangan bangsa dan daerah. Ia menyinggung peristiwa 23 Januari 1942 sebagai bagian dari sejarah perjuangan Gorontalo yang mencerminkan keberanian masyarakat dalam menentukan masa depannya sendiri.
Menurutnya, semangat perjuangan tersebut harus diteruskan dengan bentuk yang sesuai dengan tantangan masa kini.
“Jika dahulu perjuangan dilakukan untuk membebaskan bangsa dari penjajahan, maka perjuangan hari ini adalah membebaskan masyarakat dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketergantungan,” katanya.
Dalam konteks pemerintahan daerah, Jupiter menilai DPRD memiliki posisi strategis untuk memastikan kebijakan anggaran benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
Fungsi anggaran dan pengawasan harus diarahkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak sekadar membiayai aktivitas pemerintahan.
Menurutnya, APBD harus menjadi instrumen untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, memperkuat ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, serta membangun kemandirian warga.
“Setiap rupiah anggaran harus memberikan dampak yang nyata bagi kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan APBD tidak seharusnya hanya dilihat dari tingkat serapan anggaran. Pemerintah dan DPRD perlu melihat dampak yang dihasilkan, seperti jumlah masyarakat yang menjadi lebih produktif, usaha yang berhasil naik kelas, lapangan pekerjaan yang tercipta, serta keluarga yang mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri.
Jupiter menekankan pembangunan kemandirian membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat sipil, dan generasi muda. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang memungkinkan masyarakat berkembang tanpa terus bergantung pada bantuan.
Pada akhirnya, ia menilai ukuran kemerdekaan bukan hanya terlihat dari upacara dan pengibaran bendera setiap 17 Agustus. Kemerdekaan juga harus tercermin dalam kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup secara layak, memperoleh pendidikan, memiliki pekerjaan dan keterampilan, menghasilkan produk bernilai tambah, serta menentukan masa depan tanpa ketergantungan yang berkepanjangan.
“Negara harus hadir untuk memberdayakan rakyat agar suatu hari mereka mampu berdiri tegak dengan kekuatannya sendiri,” tuturnya.
Bagi Jupiter, kemerdekaan yang sesungguhnya bukan ketika rakyat terus menerima bantuan, melainkan ketika semakin banyak warga memiliki kemampuan untuk keluar dari ketergantungan, hidup lebih sejahtera, dan menentukan masa depannya sendiri.
”Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia,” kata Jupiter. []
