Selain penguatan server, sejumlah kebutuhan lain yang turut dibahas meliputi penambahan jaringan WiFi di tingkat RW, pengembangan sistem pengawasan berbasis CCTV. Serta peningkatan fasilitas pendukung teknologi informasi lainnya.
“Kami berkomitmen sebagai mitra kerja DKIS untuk mendorong agar seluruh kebutuhan yang mendukung pelayanan informasi kepada masyarakat bisa terpenuhi. Tujuannya agar DKIS dapat bekerja secara maksimal,” kata Agung.
Komisi I DPRD Kota Cirebon juga menekankan pentingnya penyampaian informasi pembangunan dan program pemerintah secara cepat, akurat, dan berkelanjutan kepada masyarakat.
Menurut Agung, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah efektif untuk mencegah munculnya informasi yang menyesatkan maupun tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“DKIS harus terus melakukan pembaruan informasi terkait program pemerintah, rencana pembangunan, maupun berbagai kegiatan yang sedang dilakukan Pemkot Cirebon. Dengan begitu masyarakat mengetahui pemerintah sedang bekerja dan tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Selain pelayanan informasi, Komisi I DPRD Kota Cirebon juga menyoroti pentingnya penguatan sistem keamanan siber di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
Baca juga: RSUD Padangsidempuan Geger, Keluarga Pasien Tewas Usai Lompat dari Lantai Empat
Hal tersebut berkaca pada insiden gangguan keamanan digital yang pernah terjadi beberapa tahun lalu dan sempat menjadi perhatian publik. Salah satunya adalah munculnya konten tidak semestinya pada layar videotron di kawasan Balai Kota Cirebon akibat gangguan pada sistem keamanan.
Agung menegaskan, pengalaman tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak. Agar penguatan server dan sistem keamanan siber menjadi prioritas ke depan.
 Kota Cirebon){kind=link}