Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin menegaskan MUI merupakan mitra Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana terorisme.
“Kalau MUI, secara lembaga dianggap justru tidak memperhatikan teroris, itu suatu kesalahan besar. Karena memang sejak awal MUI justru merupakan partner Pemerintah dalam penanggulangan terorisme,” kata Ma’ruf Amin dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa, 23 November 2021.
MUI, ujarnya, telah sejak awal membuat fatwa yang menyatakan bahwa terorisme adalah perbuatan haram dan bukan termasuk dalam upaya jihad. Fatwa MUI tersebut kemudian dijadikan rujukan oleh berbagai lembaga dalam penanggulangan terorisme di Indonesia.
“Dalam kaitannya dengan soal terorisme, saya kira MUI sudah membuat fatwa tentang terorisme sebagai tindakan yang haram dan tidak termasuk jihad,” katanya menegaskan.
Selain membuat fatwa, MUI juga terus menjalin kerja sama dan koordinasi dengan Pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dalam penanggulangan terorisme dan radikalisasi.
MUI membentuk lembaga Tim Penanggulangan Terorisme (TPT), untuk melakukan sosialisasi pencegahan terorisme dan deradikalisasi. Lembaga ini sempat nonaktif beberapa tahun karena ada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Pada 2016, TPT kembali diaktifkan oleh Ma’ruf Amin, untuk bekerja sama dengan Pemerintah dalam penanggulangan terorisme. Saat itu ia menjabat sebagai Ketua Umum MUI.
“TPT ini bersama dengan desk terorisme di Kemenko Polhukam terus melakukan upaya-upaya sosialisasi dalam rangka menangkal teorisme. Menangkal radikalisme,” katanya lagi. []
