Refleksi Dr. KH. Maman Imanulhaq, Ketua Lembaga Dakwah PBNU Periode 2014–2019

Muktamar telah selesai. Riuh perdebatan, dinamika politik organisasi, dan proses pergantian kepemimpinan telah berlalu. Arena Muktamar ke-35 kembali tenang, para kiai, ulama, pengurus, kader, dan peserta telah kembali ke tempat masing-masing dengan membawa harapan, catatan, maupun refleksi.

Namun setelah seluruh rangkaian muktamar berakhir, ada pertanyaan yang jauh lebih penting untuk dijawab:

Apa yang akan dilakukan NU setelah seluruh kursi kepemimpinan terisi?

Pertanyaan ini penting karena Nahdlatul Ulama (NU) bukan sekadar organisasi yang melakukan pergantian pengurus secara berkala. NU adalah jam’iyyah yang membawa amanat sejarah, tradisi keilmuan pesantren, nilai kebangsaan, serta tanggung jawab besar terhadap umat dan bangsa.

Muktamar bukan hanya momentum menentukan siapa yang memimpin NU, tetapi juga menentukan untuk apa kepemimpinan itu dijalankan dan ke mana arah besar organisasi ini dibawa.

Dari Persoalan “Siapa yang Memimpin” Menuju “Untuk Apa Kepemimpinan Itu”

Salah satu dinamika terbesar dalam Muktamar ke-35 adalah perdebatan mengenai mekanisme suksesi kepemimpinan.

Perdebatan mengenai sistem AHWA maupun pemilihan langsung tentu memiliki argumentasi masing-masing, baik dari perspektif tradisi jam’iyyah, fikih organisasi, maupun demokrasi.

Namun persoalan yang lebih mendasar adalah ketika pembicaraan tentang siapa yang memimpin justru lebih dominan dibandingkan pembahasan tentang apa yang harus dilakukan oleh kepemimpinan tersebut. Padahal tantangan NU hari ini semakin kompleks.

Generasi muda hidup dalam perubahan teknologi yang sangat cepat. Pesantren menghadapi tantangan digitalisasi. Dunia pendidikan mengalami perubahan besar. Ketimpangan ekonomi masih menjadi persoalan. Kerusakan lingkungan semakin nyata. Sementara masyarakat membutuhkan bukan hanya pesan moral keagamaan, tetapi juga solusi konkret dalam kehidupan sehari-hari.

Karena itu, energi besar pasca-Muktamar harus diarahkan untuk menjawab persoalan tersebut.

NU tidak boleh terlalu lama berkutat pada siapa yang duduk di kursi, sementara lupa mempersiapkan pekerjaan besar setelah kursi itu diduduki.

Muhasabah Harus Menjadi Budaya Organisasi NU

Dalam tradisi pesantren, terdapat nilai penting bernama muhasabah, yakni keberanian untuk mengevaluasi diri secara jujur. Nilai ini perlu menjadi bagian dari budaya organisasi NU.

Laporan pertanggungjawaban tidak boleh berhenti sebagai kewajiban administratif. Ia harus menjadi ruang evaluasi bersama: apa yang sudah berhasil, apa yang belum tercapai, dan apa penyebabnya.

NU perlu bergerak dari budaya activity oriented menuju budaya impact oriented.

Ukuran keberhasilan bukan hanya berapa banyak kegiatan yang dilakukan, tetapi seberapa besar dampaknya bagi masyarakat.

Bukan hanya berapa banyak lembaga yang dibentuk, tetapi seberapa besar manfaatnya.

Bukan hanya berapa banyak program yang berjalan, tetapi berapa banyak warga yang kehidupannya menjadi lebih baik.

NU membutuhkan indikator kinerja yang jelas agar setiap kepengurusan meninggalkan warisan yang dapat diukur dan dilanjutkan.

Transparansi Adalah Bagian dari Amanah

Dalam ajaran Islam, kekuasaan bukan sekadar kehormatan, tetapi amanah. Karena itu, transparansi bukan hanya konsep modern, melainkan memiliki akar kuat dalam nilai keislaman.

Tentu setiap organisasi membutuhkan ruang internal dalam mengambil keputusan. Namun keputusan yang menyangkut masa depan jam’iyyah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada warga NU.

NU perlu membangun sistem keterbukaan yang sehat: aspirasi warga dihimpun, keputusan strategis dijelaskan, dan arah organisasi dapat dipahami oleh seluruh lapisan jamaah.

Keterbukaan bukan berarti membuka seluruh rahasia organisasi. Keterbukaan berarti memastikan bahwa amanah tidak berjalan dalam ruang gelap.

NU Digdaya 2050 Harus Diterjemahkan Menjadi Target Nyata

Gagasan NU Digdaya 2050 merupakan visi besar yang patut diapresiasi. Namun visi besar membutuhkan langkah konkret.

Pertanyaan pentingnya adalah: digdaya dalam bidang apa?

Apakah NU ingin kuat dalam pendidikan? Ekonomi? Teknologi? Kesehatan? Ilmu pengetahuan? Diplomasi perdamaian? Atau sebagai kekuatan masyarakat sipil dunia?

Semua itu harus memiliki ukuran dan tahapan yang jelas. Diperlukan target menuju 2030, 2035, 2040, 2045, hingga 2050.

Sebab visi tanpa ukuran hanya akan menjadi slogan. Sebaliknya, visi dengan target akan berubah menjadi gerakan.

Warga NU Harus Menjadi Subjek, Bukan Sekadar Massa

Kekuatan NU selama ini sering dilihat dari jumlah warganya yang besar. Namun kebesaran jumlah bukanlah tujuan akhir.

Warga NU tidak boleh hanya hadir sebagai massa ketika organisasi membutuhkan dukungan. Mereka harus menjadi subjek yang merasakan manfaat nyata dari keberadaan jam’iyyah.

Petani Nahdliyin harus semakin berdaya. Pedagang kecil harus naik kelas. UMKM warga harus mendapatkan akses pasar dan pembiayaan. Pesantren harus mampu menjadi pusat ekonomi. Anak muda NU harus mendapatkan ruang inovasi.

Karena itu, NU membutuhkan ekosistem ekonomi yang menghubungkan pesantren, koperasi, wakaf produktif, BMT, UMKM, industri halal, pertanian, teknologi, hingga pasar digital.

Kekuatan NU tidak boleh hanya terlihat dari jumlah jamaah, tetapi dari meningkatnya kualitas hidup jamaah.

Keputusan Muktamar Harus Menjadi Gerakan Nyata

NU memiliki tradisi intelektual yang panjang. Bahtsul Masail melahirkan pandangan keagamaan. Komisi rekomendasi menghasilkan gagasan kebangsaan. Muktamar menghasilkan keputusan organisasi.

Namun tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh keputusan tersebut benar-benar berjalan. Setiap keputusan strategis harus memiliki target, penanggung jawab, waktu pelaksanaan, dan mekanisme evaluasi.

Jika Muktamar berbicara tentang lingkungan, maka harus lahir gerakan lingkungan.

Jika berbicara tentang ketahanan pangan, maka harus ada program nyata.

Jika berbicara tentang ekonomi warga, maka harus ada desain pemberdayaan yang jelas.

Sebab gagasan yang tidak dikerjakan hanya akan menjadi arsip. Sedangkan gagasan yang diwujudkan akan menjadi sejarah.

NU dan Negara: Bersinergi Tanpa Kehilangan Sikap Kritis

Sebagai bagian dari perjalanan bangsa, NU tidak mungkin mengambil jarak dari negara.

NU harus bekerja sama dengan pemerintah ketika kerja sama tersebut menghadirkan kemaslahatan masyarakat.

Namun NU juga harus tetap memiliki keberanian moral untuk memberikan kritik ketika kebijakan negara tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Dekat dengan kekuasaan tidak berarti kehilangan independensi. Justru semakin dekat dengan kekuasaan, semakin besar tanggung jawab moral untuk mengingatkan.

Muktamar Selesai, Khidmah Harus Berlanjut

Mengurus NU bukan pekerjaan ringan. Di dalamnya terdapat banyak kepentingan, tradisi, harapan, dan dinamika.

Perbedaan tidak harus dihilangkan. Yang diperlukan adalah kemampuan mengelola perbedaan menjadi kekuatan bersama.

Karena itu, setelah Muktamar ke-35, sudah saatnya seluruh elemen NU berhenti menghitung siapa menang dan siapa kalah. Muktamar telah memilih. Kini saatnya bekerja.

Yang mendapatkan amanah harus merangkul. Yang belum mendapatkan posisi tetap berkhidmah. Para kiai memberi arah. Para intelektual memperkuat gagasan. Para pengusaha membangun kemandirian ekonomi. Anak muda membawa inovasi.

NU bukan milik satu kelompok. NU adalah rumah besar tempat tradisi dan masa depan bertemu.

Dan rumah besar tidak akan kuat jika penghuninya hanya berebut ruang. Rumah itu akan kokoh ketika semua penghuninya bersedia merawat bersama.

Mengubah Kebesaran Menjadi Kemanfaatan

Muktamar ke-35 telah melahirkan kepemimpinan baru dan sejumlah keputusan penting.

Kini tantangan sebenarnya dimulai: mengubah keputusan menjadi kerja, gagasan menjadi kebijakan, dan kebesaran menjadi kemanfaatan.

NU tidak perlu lagi membuktikan bahwa dirinya besar. Sejarah telah membuktikannya.

Yang harus dibuktikan sekarang adalah apakah kebesaran itu mampu menjawab kebutuhan zaman.

Apakah NU mampu melahirkan generasi unggul tanpa kehilangan akar pesantren?

Apakah NU mampu membangun ekonomi warga tanpa kehilangan nilai keadilan?

Apakah NU mampu dekat dengan negara tanpa kehilangan daya kritis?

Apakah NU mampu menjadi organisasi modern tanpa kehilangan ruh khidmah?

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan Muktamar bukanlah siapa yang mendapatkan kursi. Ukuran keberhasilannya adalah bagaimana amanah dari kursi tersebut digunakan untuk menghadirkan kemaslahatan.

Setelah muktamar selesai, saatnya NU kembali kepada jalan besarnya: berkhidmah, memberdayakan, mencerdaskan, menjaga persatuan, dan menghadirkan Islam yang rahmatan lil ‘alamin bagi seluruh umat manusia.[]