Daerah Senin, 15 Agustus 2022 | 19:08

Bupati Simalungun Ancam Tunda Gaji Pengawas, Penilik, Korwil, dan Kepsek

Lihat Foto Bupati Simalungun Ancam Tunda Gaji Pengawas, Penilik, Korwil, dan Kepsek Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga. (Foto: Facebook)
Editor: Tigor Munte

Simalungun - Pengawas, penilik, koordinator  wilayah (korwil), dan kepala sekolah (kepsek) merupakan garda terdepan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara.

"Saya melihat kualitas pendidikan di Simalungun hari ini sangat miris. Untuk itu, bapak ibu pengawas, penilik, koordinator wilayah dan kepala sekolah merupakan  garda terdepan dalam meningkatkan mutu pendidikan kita," kata Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga dalam rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan setempat pada Senin, 15 Agustus 2022.

Bupati Radiapoh mengatakan, dengan kehadiran pengawas, penilik koordinator wilayah, dan kepala sekolah dalam rapat tersebut merupakan bukti bahwa siap dalam menjalankan tugas.

Dia lalu berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada para pengawas, penilik, korwil, dan kepsek yang tidak hadir dan menganggap pertemuan tersebut tidak penting. 

Baca juga:

Bupati Simalungun Jangan Menunda Pemilihan Pangulu Nagori Tahun 2022

"Saya tidak perlu lagi marah-marah kepada bapak ibu, karena tidak akan ada manfaatnya. Namun yang akan saya sampaikan adalah reward kita akan membangun sistem, untuk melihat kinerja bapak ibu, kita akan lakukan penundaan pembayaran gaji jika bapak ibu tidak melakukan target pekerjaannya," tegas Bupati Radiapoh. 

Dia lantas menagih target dan progres dalam melaksanakan pekerjaan, membangun setiap komunikasi dengan setiap sekolah, guru dan orang tua peserta didik.

Bicara soal dana BOS, Bupati Radiapoh menyampaikan, pengawas, penilik, korwil, dan kepsek yang lebih paham. 

"Tapi saya minta mutu peningkatan pendidikan dan kualitas kinerja bapak ibu sekalian," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Zocson Midian Silalahi melaporkan, rapat koordinasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana anggaran yang sudah dilaksanakan atau yang belum dilaksanakan.

Disebutnya, ada 706 SD yang sudah menerima dana BOS, dan masih ada beberapa sekolah yang belum mendapatkan dana BOS dikarenakan tidak sinkronnya data di daftar pokok pendidikan atau dapodik. []

 

Berita Terkait

Berita terbaru lainnya