Medan – Gelombang protes buruh di Medan dan Sumatra Utara semakin mendekati puncaknya. Para buruh bersiap menggelar unjuk rasa besar-besaran menolak kebijakan pemotongan gaji sebesar 3 persen untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Aksi ini direncanakan berlangsung dalam dua minggu ke depan.

Willy Agus Utomo, Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut, menyatakan kebijakan tersebut menambah beban buruh, terutama karena skema Tapera lebih menguntungkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dibanding buruh. "Kami tidak melihat adanya jaminan buruh bisa memiliki rumah dengan program ini," tegasnya.

Dalam pandangan Willy, kebijakan pemotongan gaji malah mengabaikan kenyataan bahwa upah buruh saat ini belum layak untuk memenuhi kebutuhan keluarga. "Seharusnya pemerintah menaikkan gaji buruh, bukan malah memotongnya," katanya.

Willy juga menyoroti potensi korupsi di balik kebijakan ini. "Ini ladang korupsi bagi pejabat. Setelah 20 tahun bekerja, buruh tetap tidak akan punya rumah. Program ini hanya menguntungkan segelintir pihak," katanya dengan nada kesal.

Tak hanya FSPMI, Gerakan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Medan yang dipimpin Tony juga menyatakan sikap tegas. Menurut Tony, program Tapera jelas memberatkan buruh dengan potongan gaji yang tidak adil. "Kami akan menggelar aksi besar-besaran di rapat penentuan upah minimum nanti. Program ini hanya menyusahkan buruh," ujarnya.

Tony juga mendesak pemerintah untuk lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat ketimbang memberlakukan program yang dianggap merugikan buruh. "Kesejahteraan masyarakat harusnya jadi prioritas, bukan program yang semakin membebani," pungkasnya.[]