Wamena - Sebuah fakta miris ditemukan rombongan Komisi X DPR RI saat kunjungan kerja reses ke Wamena, Provinsi Papua Pegunungan, Senin, 6 Oktober 2025.
Ditemukan guru yang mengajar berstatus sukarelawan, dan banyak siswa meski miskin tidak terdaftar sebagai penerima beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP).
Komisi X DPR RI meninjau langsung sejumlah fasilitas pendidikan, berdialog dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan para guru di wilayah tersebut.
Anggota Komisi X DPR RI Sabam Sinaga mengungkapkan bahwa kondisi pendidikan di Papua Pegunungan memprihatinkan, jauh tertinggal dibandingkan dengan rata-rata nasional.
Dia melihat langsung kondisi pendidikan di Papua. Gurunya masih kurang, sarana dan prasarananya terbatas, dan angka partisipasi sekolah juga rendah.
Berdasarkan data BPS, rata-rata lama sekolah di Papua Pegunungan hanya sekitar 4,8 tahun, sementara nasional mencapai lebih dari 8 tahun.
"Ini artinya, perlu ada intervensi serius untuk memperbaiki kondisi ini,” ujar Sabam dilansir dari laman resmi DPR RI, Selasa, 7 Oktober 2025.
Pihaknya juga meninjau Yayasan Pendidikan PGI Napua Wamena, di mana para guru sebagian besar masih berstatus sukarelawan tanpa dukungan tenaga pengajar tetap.
Kondisi ini memperlihatkan betapa beratnya tantangan pendidikan di wilayah pedalaman Papua.
“Kami melihat sendiri, di PGI Napua gurunya terbatas sekali dan banyak yang mengajar secara sukarela. Ini menjadi perhatian serius, karena tanpa tenaga pengajar tetap yang memadai, kualitas pendidikan sulit ditingkatkan,” jelas Sabam.
Komisi X pun menemukan sejumlah kendala administratif, seperti data Dapodik yang tidak sinkron sehingga menyebabkan banyak siswa tidak terdaftar sebagai penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).
Sabam menilai, hal ini perlu segera dibenahi agar bantuan pendidikan tepat sasaran.
“Banyak anak-anak yang seharusnya mendapatkan beasiswa PIP justru tidak menerima karena data Dapodik tidak sinkron. Ini persoalan serius yang harus dibenahi agar kebijakan afirmatif pemerintah benar-benar menjangkau mereka yang berhak,” tegas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini. []
