Jakarta- Hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia, tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi mengalami penurunan. Penyebab utamanya adalah kelangkaan minyak goreng.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi membeberkan hasil temuan survei nasional yang dilakukan periode 14-19 April 2022, memotret kinerja pemerintahan, prospek parpol dan Capres 2024.
Meski yang merasa puas dengan kerja Presiden Jokowi mencapai 59.9 persen, namun cukup banyak yang cenderung tidak puas, yakni 38.6 persen.
Padahal pada Januari hingga Februari 2022, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi berada di sekitar 70 persen. Lalu turun lagi pada Maret 2022 di angka 64 persen.
"Kepuasan terhadap kinerja presiden menurun tajam dalam dua bulan terakhir," ungkap Burhanuddin dalam keterangan rilisnya, Selasa, 26 April 2022 melalui kanal YouTube.
Dia menyebut, secara langsung isu kenaikan harga-harga kebutuhan pokok merupakan alasan utama mengapa warga tidak puas atas kinerja Jokowi sebagai presiden.
Isu ini juga menjadi sorotan utama warga nasional sebagai masalah paling mendesak yang harus segera mendapat solusi, sekitar 36-37 persen.
Baca juga:
Rajin Keliling, Sandiaga Uno Masuk Bursa Cawapres Teratas Versi Survei
"Ini kemungkinan besar dipicu oleh isu kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng terutama, yang hampir semua warga mengalaminya, lebih dari 80 persen," terangnya.
Namun demikian kata Burhanuddin, situasinya tampak jauh lebih kompleks dari hanya sekadar isu kenaikan harga kebutuhan pokok yang terutama dipicu oleh kasus minyak goreng.
"Evaluasi warga atas kondisi umum nasional secara umum mengalami penurunan cukup besar dalam dua bulan terakhir," ungkapnya.
Evaluasi atas kondisi ekonomi nasional, politik nasional, penegakan hukum, keamanan dan pemberantasan korupsi, semua mengalami penurunan persepsi positif dan atau sebaliknya mengalami peningkatan persepsi negatif.
Ini terutama pada kondisi politik nasional, yang mengalami peningkatan persepsi negatif paling besar, sekitar 12 persen.
Baca juga:
Ganjar Pranowo Capres Teratas di Survei Terbaru Indikator Politik Indonesia
"Pada saat yang bersamaan, kasus minyak goreng merebak luas di kalangan warga. Alih-alih pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau masyarakat umum, sebaliknya minyak goreng malah hilang di pasaran dan kembali tersedia tapi dengan harga yang jauh lebih tinggi setelah pemerintah membatalkan kebijakannya," kata dia.
Tidak heran kemudian kata Burhanuddin, mayoritas warga menilai pemerintah telah gagal dalam menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau warga secara umum, yakni mencapai 67.9 persen.
Dan tidak berhenti di situ, kasus kelangkaan minyak goreng berkonsekuensi kepada munculnya isu mafia minyak goreng, dan mayoritas warga meyakini hal tersebut.
Kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng berdampak langsung dengan dimensi ekonomi warga, sementara isu mafia minyak goreng berdampak kepada dimensi pemberantasan korupsi.[]
