News Kamis, 06 Januari 2022 | 21:01

GMKI Dukung Presiden Jokowi Cabut Izin Perusahaan yang Tak Rehabilitasi Lingkungan

Lihat Foto GMKI Dukung Presiden Jokowi Cabut Izin Perusahaan yang Tak Rehabilitasi Lingkungan Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiwa Kristen Indonesia (PP GMKI) Jefri Gultom. (foto: dok.Opsi).

Jakarta - Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiwa Kristen Indonesia (PP GMKI) Jefri Gultom mendukung langkah pemerintah Joko Widodo atau Jokowi dalam memperbaiki tata kelola sumber daya alam (SDA) agar ada pemerataan, transparansi serta adil untuk mengoreksi ketimpangan, ketidakadilan, dan kerusakan alam.

"Pengolahan sumber daya alam harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjamin kelestarian lingkungan" kata Jefri Gultom kepada Opsi di Jakarta, Kamis, 6 Januari 2022.

Jefri Gultom pun mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang mencabut izin usaha pertambangan 2.078 perusahaan minerba, 192 izin sektor kehutanan seluas 3,2 juta hektare, serta hak guna usaha (HGU) dengan luas 38 ribu hektare.

"Di tengah ancaman krisis energi dunia, perusahaan yang tidak disiplin untuk memenuhi domestic market obligation (DMO) dan perusahaan perkebunan yang memiliki lahan tidak produktif, izin usahanya dicabut saja," tutur Jefri Gultom.

Jefri Gultom memuji langkah Presiden Jokowi yang mencabut izin perusahaan yang tidak disiplin, sehingga nantinya berdampak terhadap pengurangan gas emisi rumah kaca nasional.

Sebab, apabila tidak dilakukan tindakan tegas, 85 persen gas emisi rumah kaca nasional disumbang dari sektor energi, pembukaan lahan, dan kebakaran hutan.

"Jangan hanya berorientasi untuk eksploitasi namun harus berperan mengurangi gas emisi rumah kaca. Jika perlu, perusahaan yang tidak berperan dalam rehabilitas lingkungan, izin juga dicabut," ucap Jefri Gultom

Lebih lanjut, Jefri Gultom menegaskan, perusahaan tambang untuk melakukan reboisasi atau penghijauan kembali di setiap bekas tambang dengan menggandeng pemerintah daerah dan lembaga masyarakat lokal.

Jefri Gultom juga menyambut baik pemerintah untuk memberdayakan kelompok masyarakat, organisasi sosial dan petani agar bermitra dengan perusahaan berpengalaman untuk mengelola lahan yang izinnya dicabut oleh Presiden Jokowi.

"Jalan bagi anak muda menjadi investor lokal untuk mengembangkan diri dan menciptakan kesejahteraan masyarakat umum" ucap Jefri Gultom. []

Berita Terkait

Berita terbaru lainnya