Daerah Senin, 05 September 2022 | 11:09

Harga BBM Bersubsidi Naik, Mahasiswa Menilai Presiden Tak Berperikemanusiaan

Lihat Foto Harga BBM Bersubsidi Naik, Mahasiswa Menilai Presiden Tak Berperikemanusiaan IMM Mamuju saat menggelar aksi unjuk rasa. (Foto: Opsi/Eka)
Editor: Rio Anthony Reporter: , Eka Musriang

Mamuju - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi resmi naik sejak 3 September 2022 kemarin. Hal tersebut mendapat penolakan dari sejumlah organisasi mahasiswa.

Salah satunya datang dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) cabang Mamuju.

Penolakan tersebut terlihat dari aksi unjuk rasa yang dilakukan di simpang lima Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), Senin, 5 September 2022.

Menurut Koordinator Lapangan (Korlap) IMM Mamuju, Iksan mengatakan, kebijakan tersebut sangat memperhatikan dan jauh dari amanat Pancasila lantaran tidak ada keadilan di dalamnya.

"Dimana letak Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Iksan.

Bahkan, kata dia, kebijakan pemerintah tersebut sudah tidak berperikemanusiaan, lantaran tidak memikirkan kebutuhan dan kondisi rakyat yang utama.

"Indonesia butuh sosok pemimpin yang adil, bukan pemimpin yang rakus tidak berperikemanusiaan," katanya.

Sehingga, kata Iksan, pihaknya menolak kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut dan tidak ada alasan untuk melakukan pembahasan ulang kecuali harga diturunkan.

"Kebijakan ini sangat membunuh masyarakat, sebab pasca Covid 19 perekonomian Indonesia melemah, ditambah gempa yang terjadi di Sulawesi Barat. Dengan kerugian yang sangat banyak. Harga bahan pokok melonjak, hingga bahan bakar minyak juga meluap," kata Iksan.

Berikut sejumlah tuntutan yang dibawa massa aksi IMM Mamuju dalam aksi unjuk rasa;

- Meminta kepada pemerintah untuk menormalisasi harga BBM kembali.

- Mengevaluasi kinerja badan pengatur hilir minyak dan gas bumi dalam penyaluran BBM.

- Meminta kepada pemerintah menindak tegas terhadap penyelewengan penyaluran karena pembengkakan harga BBM terjadi akibat subsidi yang tidak tetap sasaran.

- Mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor migas dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir. []

Berita Terkait

Berita terbaru lainnya