Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera atau PKS bersikukuh menolak pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Sikap partai ini diperkuat pernyataan Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf al Jufri.
Dilihat di akun Twitternya, @salimsegaf politisi PKS ini menegaskan bahwa sejarah Indonesia menunjukkan pembangunan proyek-proyek mercusuar selama ini berisiko mengorbankan kesejahteraan rakyat.
"Sejarah Republik Indonesia menunjukkan, proyek-proyek mercusuar berisiko mengorbankan kesejahteraan rakyat," tulisnya, Senin, 17 Januari 2022.
Salim Segaf al Jufri mengingatkan bahwa legacy seorang pemimpin adalah kesejahteraan dan bukan bangunan fisik yang justru akan membebani generasi mendatang.
"Mengapa kita tidak belajar dari sejarah, bahwa legacy utama pemimpin adalah kesejahteraan dan keamanan rakyat? Bukan bangunan fisik yang jadi beban generasi mendatang," katanya.
Dia juga menautkan di cuitannya sejumlah alasan PKS menolak pemindahan IKN dalam bentuk infografis.
Disebutkan di sana, alasan pemindahan ibu kota negara belum cukup kuat dan terkesan dibuat-buat. PKS menolak alasan pemerintah atas pemindahan ibu kota karena tidak relevan.
Baca juga: Ini yang Ditunjuk Sebagai Satgas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Baru
Mengutip Bappenas tahun 2019, terdapat sejumlah alasan IKN perlu dipindahkan, yakni Jakarta sudah tidak memiliki daya dukung untuk mengatasi kepadatan penduduk, polusi, keterbatasan air bersih, kemacetan lalu lintas dan sebagainya.
PKS membantah hal itu. Karena calon ibu kota negara baru pun mengalami hal serupa, banjir melanda pedesaan di sekitar titik ibu kota negara dan keterbatasan air bersih hingga sekarang.
Alasan berikutnya adalah upaya pemerataan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa. PKS membantah. Berdasarkan simulasi computable general equilibrium (model CG3) INDEF pemindahan IKN tidak berdampak dan kecil terhadap gross domestik product (GDP) riil nasional, yakni bernilai 0,02 persen untuk jangka pendek dan 0,00 persen untuk jangka panjang.
Alasan lainnya, yakni untuk mengubah mindset pembangunan dari model pembangunan Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. PKS membantah. Pembangunan Indonesia sentris tidak harus pindah IKN, apalagi APBN tidak sedang sehat karena defisit 4,65 persen terhadap PDB, utang 41,4 persen terhadap PDB dan masalah kesinambungan fiskal (indikator kerentanan utang melampaui batas). []
