News Sabtu, 04 Juni 2022 | 15:06

Jadi Salah Satu Akar Masalah Penerimaan Negara, DPR Minta Ada Nomor Seri di Pita Cukai

Lihat Foto Jadi Salah Satu Akar Masalah Penerimaan Negara, DPR Minta Ada Nomor Seri di Pita Cukai Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya. (Foto:Istimewa)

Jakarta - Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya merespons adanya temuan yang berulang kali terjadi, yakni terkait pemesanan cukai dan pemusnahan cukai yang menyebabkan ketidaksesuaian pelaporan.

Tidak adanya nomor seri pada pita cukai dinilai menjadi salah satu akar dari masalah yang ada terkait penerimaan negara. Sehingga Wahyu mengimbau untuk memberikan nomor seri pada pita cukai.

Hal itu disampaikan usai memimpin Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke Perum Peruri, di Karawang, Jawa Barat, Kamis, 2 Juni 2022. Kunjungan ini terkait cukai rokok, di mana keamanan cukai rokok menjadi permasalahan yang belum tuntas.

"Jadi hari ini, kita kunjungan ke Peruri untuk melihat bagaimana dalam hal ini Peruri mengamankan cukai rokok, sehingga tidak dipalsukan. Dan setelah dilihat, ada beberapa hal yang menurut kami perlu diperbaiki. Termasuk salah satunya yaitu kemungkinan untuk memberikan nomor seri pada pita cukai," kata Wahyu seperti dikutip pada Sabtu, 4 Juni 2022.

Selain itu, ada lagi permasalahan dalam Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), yang merupakan penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau yang diberikan kepada pemerintah daerah belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAKN DPR RI mendapatkan adanya perbedaan ketentuan dari setiap daerah. Yang disorotinya merupakan laporan dari pemerintah Kabupaten Kudus yang dipaksakan untuk mengalokasikan dana sebesar 50 persen untuk bansos (bantuan sosial).

"Kita akan melakukan cross check terkait apa yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus kemarin, terkait masalah dana bagi hasil cukai tembakau. Di mana keluhan Kabupaten Kudus pada saat itu adalah bahwasanya 50 persen dana tersebut dipaksakan untuk dialokasikan kepada bansos," ujarnya.

"Dan mereka kesulitan untuk mendistribusikannya, karena di setiap kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah kabupaten sendiri sudah mengucurkan bansos. Diharapkan ke depannya dana tersebut dapat lebih fleksibel, sehingga bisa digunakan untuk pembangunan rumah sakit," ucap Wahyu menambahkan.[]

Berita Terkait

Berita terbaru lainnya