Daerah Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:08

Janji Akmal Malik Bangun Ekonomi Sulbar Dinilai Hanya Omong Kosong

Lihat Foto Janji Akmal Malik Bangun Ekonomi Sulbar Dinilai Hanya Omong Kosong Salah seorang kader FPPI Mamuju (Rakyat Kuasa), Irfan Herianto. (Foto: Opsi/ist)
Editor: Rio Anthony Reporter: , Eka Musriang

Mamuju - Janji Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Akmal Malik, untuk membangun ekonomi Sulbar selama 100 hari kepemimpinannya hanya isapan jempol belaka.

Hal tersebut disampaikan salah seorang kader Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Mamuju (Rakyat Kuasa), Muh Irfan Herianto Nur, Rabu, 17 Agustus 2022.

Menurut Irfan, perbaikan ekonomi yang dirindukan masyarakat Sulbar tidak juga menampakkan hasil. Buktinya, ekonomi Sulbar terus merosot dari tahun ke tahun dan membuat masyarakat Sulbar harus menjadi pekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhannya.

"Ibarat kata, jauh panggang dari api. Gembar-gembor janji manis sang gubernur untuk memperbaiki ekonomi dengan berbagai upaya, hanyalah pepesan kosong atau dalam istilah pepatah orang tua tong kosong nyaring bunyinya," tegas Irfan Herianto.

Hal tersebut, kata dia, dibuktikan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar. Dimana, tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Sulbar yakni 2,56 persen atau menempati posisi ke 8 dari 10 provinsi pada skala regional di Sulawesi Maluku dan Papua.

"Kondisi ekonomi ini kemudian terjun bebas di tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Sulbar yang dirilis BPS yakni 2,13 Persen dan berada di posisi terendah dari 10 provinsi pada skala regional Sulawesi, Maluku dan Papua. Ini sangat ironi dan memilukan," katanya.

Kegagalan lainnya dari Pj Gubernur, Akmal Malik, dalam memimpin Sulbar, kata Irfan Herianto, adalah ketidakmampuan dalam mengelola anggaran.

"Buktinya, dana bantuan untuk sektor perikanan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 9 miliar, harus dikembalikan ke pusat. Padahal, anggaran itu sangat penting untuk masyarakat, khususnya para nelayan untuk meningkatkan kesejahteraannya," kata Irfan Herianto.

Mestinya, kata dia, Akmal Malik tahu dan paham bahwa masyarakat Sulbar adalah petani dan nelayan yang butuh penghidupan yang layak, sehingga peran pemerintah sangat penting. Jangan hanya habiskan anggaran daerah untuk kepentingan pribadi.

"Hasil laut Sulbar harusnya dikelola untuk membangun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)," katanya.

Sehingga, Irfan Herianto menilai, Pemprov Sulbar gagal melaksanakan perintah negara. Jika kegagalan demi kegagalan terus terjadi, sebaiknya Akmal Malik segera angkat kaki dari tanah Sulbar.

"Dalam waktu dekat pula akan digelar Festival Sandeq. Tentu ini memerlukan dana untuk dipersembahkan kepada para pemenang dan beberapa persiapan fasilitas," kata Irfan Herianto.

Bahkan, kata dia, isu yang beredar Pemprov Sulbar melakukan peminjan dana sebesar Rp 2 miliar di luar dari bantuan BUMN atau pun pengusaha-pengusaha lokal.

"Kalau kita melihat dan jika betul pihak Pemprov melakukan peminjaman dana sebesar Rp 2 miliar, hal tersebut sangat disayangkan ditengah kondisi sosial di Sulbar," katanya.

"Harusnya, Pemprov melihat masih banyak petani, nelayan dan buruh memerlukan fasilitasi untuk menambah penghasilan mereka, tetapi fasilitas ini tidak pernah diberikan kepada mereka yang seharusnya menerima," sambung Irfan Herianto.

Belum lagi, soal dana bantuan masyarakat Indonesia pasca gempa bumi Januari 2021 lalu yang masih bergelut di Pemprov yang seharusnya diberikan kepada masyarakat Sulbar yang terdampak.

"Sampai sekarang, kita belum mengetahui secara jelas dana bantuan itu apakah sudah berikan kepada masyarkat atau ada kemudian yang akan memainkan atau bahkan mengelola secara berkelompok, entahlah," kata Irfan Herianto.

Lalu, bagaimana dengan kondisi Sulbar yang akan menjadi penyanggah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, apakah sudah siap atau belum? Tentu, seluruh elemen bisa menjawabnya.

"Tetapi saya akan sedikit melirik soal kebutuhan calon IKN Nusantara nantinya, tentu memerlukan pondasi yang kuat mulai dari kebutuhan material, hingga kebutuhan pasokan rempah-rempah. Sulbar sendiri kita ketahui kaya akan Sumber Daya Alam (SDA)," katanya.

Dalam perjalanannya, banyak perusahaan-perusahaan sudah mulai masuk untuk mengeksploitasi SDA tersebut.

"Kita lihat saja di wilayah Tappalang Barat, batu gajah sudah mulai dieksploitasi untuk di ekspor ke luar wilayah Sulbar dan saya dengar termasuk di wilayah Sendana sudah mulai masuk juga untuk mengeksploitasi batu gajah kira-kira luasnya 181 hektar, semoga saya tidak salah dengar," kata Irfan Herianto.

"Kemarin, teman-teman Kalumpang Raya sudah berapa kali meneriakkan penolakan PLTA yang ada di Kalumpang sana, apakah sampai hari ini Pj Gubernur masih mendengar jeritan itu," sambungnya.

Menjadi penyanggah IKN Nusantara, masyarakat Sulbar harus siap dari segala sisi, tetapi harus melawan eksploitasi para korporasi yang akan merampas ruang hidup.

"Jika kita jadi eksploitasi habis-habisan oleh para korporasi, tentu ini menjadi hal yang urgent untuk kita lawan karena ruang hidup kita akan dirampas oleh mereka, baik itu yang berdasi di ruang ber-AC dan juga pihak yang mementingkan kelompoknya sendiri," kata Irfan Herianto.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sulbar harus diperjelas karena itu akan menjadi acuan dasar untuk melihat potensi tata ruang dan wilayah Sulbar, sehingga tak ada konflik antara masyarakat dan para penguasa.

"Para pemangku kebijakan ini harus pulih lebih cepat agar dapat bangkit lagi dengan kuat, karena negara ini membutuhkan orang-orang yang cinta pada bangsa ini, bukan cinta pada kelompoknya sendiri," katanya. []

Berita Terkait

Berita terbaru lainnya