Medan - Selain pidana korupsi, Bupati Langkat non aktif Terbit Rencana Perangin-angin juga bakal terjerat pidana pelanggaran terhadap satwa dilindungi.
Pasalnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menemukan sejumlah satwa liar yang dilindungi dari kediaman Terbit, Bupati Langkat yang terjerat OTT KPK.
Penyelamatan berupa evakuasi didasarkan informasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada KLHK tentang ditemukan adanya satwa liar yang dilindungi di rumah pribadi Bupati Langkat non aktif di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat.
Menindaklanjuti itu, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara bersama Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sumatera dan lembaga mitra kerjasama Balai Besar KSDA Sumut Yayasan Orangutan Sumatera Lestari-Orangutan Information Center (YOSL-OIC), melakukan penyelamatan terhadap satwa liar yang dilindungi itu pada Selasa, 25 Januari 2022.
Pelaksana Tugas Kepala BBKSDA Sumut, Irzal Azhar mengatakan, dari lokasi tim menemukan beberapa jenis satwa liar dilindungi undang-undang, yaitu satu individu Orangutan Sumatera (Pongo Abelii) jantan, satu individu Monyet Hitam Sulawesi (Cynopithecus Niger), satu Elang Brontok (Spizaetus Cirrhatus), dua individu Jalak Bali (Leucopsar Rothschildi) dan dua individu Beo (Gracula Religiosa).
“Setelah ditandatangani berita acara, tim BBKSDA Sumut segera mengevakuasi Orangutan Sumatera dan menitipkannya di Pusat Karantina dan Rehabilitasi Orang utan Batu Mbelin, Sibolangit guna dirawat dan direhabilitasi, yang selanjutnya akan dikembalikan ke habitatnya setelah dilakukan kajian kesiapan satwa untuk dapat dilepasliarkan,” kata Irzal dalam keterangan tertulis diterima Rabu, 26 Januari 2022.
Untuk satwa Monyet Hitam Sulawesi, Elang Brontok, Jalak Bali dan Beo, sambungnya, dievakuasi ke Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Sibolangit.
“Semua satwa yang diamankan oleh petugas tersebut merupakan jenis satwa yang dilindungi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Jo peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa liar, Jo keputusan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 12/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.
Menurutnya, ada beberapa pasal yang dilanggar oleh Terbit Rencana Perangin-angin terkait satwa liar dilindungi itu, yakni pasal 21 ayat 2a Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 mengatur bahwa setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
Kemudian, tambahnya, pasal 40 ayat 2 mengatur pula barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 juta.
“Untuk proses hukumnya diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sumatera,” jelas Irzal. []
