Jakarta - Sekjen Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024, Timothy Ivan Triyono mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang melarang menterinya membicarakan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu.
Timothy menjelaskan, kelompoknya juga tak sepakat dengan adanya wacana penundaan pemilu.
"Ya, kami Jokpro 2024 sepakat dan mendukung penuh sikap Presiden Jokowi yang meminta usul atau wacana penundaan pemilu itu dihentikan. Karena memang pada dasarnya Jokpro juga tidak setuju dengan penundaan pemilu," ujar Timothy dalam keterangannya, Kamis, 7 April 2022, dikutip dari IDN Times.
Namun, Jokpro mendukung adanya jabatan presiden tiga periode untuk Jokowi. Menurutnya, istilah presiden tiga periode dengan penambahan masa jabatan merupakan hal yang berbeda.
"Rasanya saya perlu menegaskan bahwa amendemen konstitusi presiden tiga periode dengan perpanjangan masa jabatan presiden itu sangat berbeda ya. Kalau perpanjangan masa jabatan presiden itu sama halnya dengan penundaan pemilu karena konsekuensi logis dari pemilu ditunda ya, masa jabatan presiden harus diperpanjang," ujarnya.
"Kalau yang Jokpro dorong itu periodisasi jabatan presiden dalam Pasal 7 UUD 1945 diamandemen jadi `dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk dua kali`, hanya perlu ubah 1 kata saja," lanjut Timothy.
Oleh karenanya, Jokpro mendukung Jokowi berpasangan dengan Prabowo dalam Pemilu 2024. Dia pun mendorong MPR RI untuk segera melakukan amendemen agar masa jabatan presiden bisa dilaksanakan selama tiga periode.
"Memang, konsekuensi hukum logis dari memasangkan Jokowi Prabowo di 2024 yaitu Pak Jokowi boleh menjabat tiga kali sehingga Jokpro mendorong MPR RI untuk segera melakukan amendemen konstitusi mengenai periodisasi jabatan presiden yang semula dua menjadi tiga periode," katanya.
Dia mengatakan Jokpro 2024 sejak awal mengusung gagasan menyatukan Jokowi-Prabowo di Pilpres 2024 untuk menghindari polarisasi ekstrem, khususnya from voting to violence alias tawuran nasional.
Timothy mengatakan wacana penundaan pemilu 2024 merupakan hal yang tidak jelas. Dia menyebut, wacana tersebut merupakan tindakan yang tak relevan.
"Kami dengan tegas mengatakan bahwa penundaan pemilu ini tidak jelas ya. Pertama, syarat-syarat untuk dilakukannya penundaan pemilu ini sangat tidak jelas. Dikatakan bahwa karena kondisi Covid maka pemilu perlu ditunda," katanya. []
