Jakarta – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar Judistira Hermawan atau Wawan mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait pembongkaran 109 tiang monorel di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan (Jaksel), demi keselamatan serta keamanan pengendara roda dua maupun roda empat, dan selama proses pembongkaran tidak melanggar aturan hukum.
Diketahui, proyek pembangunan monorel sudah mangkrak selama dua dekade dan tiang-tiang monorel milik PT Adhi Karya (Persero) Tbk. yang masih terpancang tersebut akhirnya dieksekusi oleh Dinas Bina Marga DKI, dimulai pada Rabu hari ini, 14 Januari 2026.
Ia mengatakan secara faktual proyek monorel telah mengalami pembatalan berulang dan disepakati untuk tidak diteruskan. Keberadaan tiang monorel yang terbengkalai bahkan telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
"Nah ini menjadi perhatian pemerintah dan tentu kita di DPRD Jakarta ini memberikan support selama tidak menabrak aturan. Kita tahu ada kecelakaan pengendara motor akibat terkena tiang monorel. Belum lagi kecelakaan-kecelakaan yang diakibatkan ada kendaraan mobil di situ," kata Judistira Hermawan saat diwawancarai usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 14 Januari 2026.
Menurut Wawan, Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta sebelumnya telah berkomunikasi dengan Adhi Karya, agar perusahaan pelat merah tersebut membongkar sendiri tiang monorel dalam jangka waktu satu bulan. Namun, hingga batas waktu yang telah ditentukan, tidak ada tindak lanjut.
Maka itu, Pemprov DKI mengambil alih pembongkaran tiang monorel yang merusak estetika wilayah Kuningan Jaksel, tentunya dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta di sisi bersamaan turut melibatkan aparatur penegak hukum.
"Sehingga dengan demikian, diputuskan agar ini mau dibongkar. Artinya, pemerintah provinsi minta satu bulan agar Adhi Karya itu membongkar sendiri, kira-kira gitu. Tapi ternyata tidak dibongkar sehingga pemerintah provinsi ingin membongkar sendiri," ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta itu.
Ia mengunkapkan, pada pekan ini telah digelar rapat koordinasi yang melibatkan seluruh perangkat pemerintahan, termasuk aparat penegak hukum, guna membahas langkah penertiban tiang monorel tersebut.
“Intinya Jakarta ingin indah dan ingin memberikan keselamatan kepada masyarakatnya. Salah satunya monorel ini untuk bisa ditertibkan bersama,” kata tutur Wawan.
Kendati demikian, Wawan telah mewanti-wanti Gubernur Pramono agar bergerak sesuai ketentuan peraturan perundangan-perundangan, supaya tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
Ia juga mengingatkan pentingnya komunikasi intensif dengan PT Adhi Karya, terutama terkait kepemilikan material sisa pembongkaran.
"Apakah setelah dibongkar nanti itu nanti besi-besinya tetap milik Adhi Karya, misalkan gitu ya," ujarnya.
Adapun biaya pembongkaran satu tiang monorel diperkirakan mencapai Rp245 juta. Sementara kucuran APBD DKI Tahun 2026 sebesar Rp100 miliar mencakup keseluruhan untuk proses penataan kawasan Kuningan, termasuk beautifikasi kawasan pedestrian setelah pembongkaran tiang monorel dilakukan komplet, yang ditargetkan rampung pada September 2026.
“Kalau hanya bongkar satu tiang itu sekitar Rp245 juta. Saya kira itu enggak terlalu mahal, dan besinya masih ada nilainya,” ujarnya.
Ia menegaskan, material besi hasil pembongkaran tetap menjadi milik Adhi Karya. Maka itu, diperlukan kesepahaman antara stakeholders terkait agar proses penertiban berjalan lancar.
"Nah besinya itu adalah milik Adhi Karya. Memang itu masih ada nilainya. Maka itu harus duduk sama-sama agar sekali lagi Jakarta bisa lebih indah, lebih aman, nyaman untuk semua warga," kata Judistira Hermawan.
