Jakarta – Anggota DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati, menegaskan penolakannya terhadap wacana legalisasi kasino sebagai sumber pemasukan negara. Ia menilai langkah tersebut bertentangan dengan hukum, nilai moral, dan tidak sejalan dengan jati diri bangsa Indonesia.
"Penerimaan perpajakan memang merupakan sumber utama pendapatan negara, mencapai sekitar 80 persen. Tapi solusi untuk menambah pendapatan bukan dengan melegalkan perjudian," kata Anis seperti mengutip keterangannya, Sabtu, 17 Mei 2025.
Anis, yang juga anggota Komisi XI DPR RI, menyebut tax ratio Indonesia masih rendah, yakni di bawah 10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Padahal, nilai PDB Indonesia telah melebihi Rp20 ribu triliun.
“Dengan tax ratio yang terbatas, Indonesia akan kesulitan meningkatkan konsumsi pemerintah. Kalau dipaksakan, solusinya justru menambah utang. Padahal, masih banyak potensi pajak yang bisa digali,” ujarnya.
Menurut Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini, langkah yang perlu diambil pemerintah adalah intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, bukan melegalkan praktik yang bertentangan dengan hukum dan nilai agama.
“Kita masih punya banyak peluang dari sektor-sektor yang masih undertax, seperti ekonomi digital dan pertambangan. Ini yang seharusnya dikejar,” tegas Anis.
Ia menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap usulan legalisasi kasino. Menurutnya, hal tersebut bertentangan dengan undang-undang yang melarang perjudian dan bisa merusak citra Indonesia di mata dunia.
“Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Judi legal bisa menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang buruk bagi generasi mendatang. Judi online saja sudah mengkhawatirkan, apalagi kalau dilegalkan,” ujarnya.
Anis juga menekankan pentingnya menjaga sumber pembiayaan pembangunan agar tetap halal dan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak boleh bergantung pada pendapatan dari praktik yang merusak.
“Jangan sampai pembangunan kita dibiayai dari uang yang tidak halal. Kita sandingkan saja belanja perpajakan dengan realisasi penerimaan perpajakan. Kalau belanja diarahkan untuk mendukung ekonomi, seharusnya penerimaan pajaknya ikut meningkat,” pungkasnya.
Dengan pernyataan ini, Anis kembali mengingatkan pemerintah agar fokus pada pembenahan sistem perpajakan nasional tanpa mengorbankan moral dan hukum demi pemasukan fiskal jangka pendek.[]
