Jakarta — Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, Utut Adianto, menegaskan bahwa penunjukan sekretaris jenderal (sekjen) partai sepenuhnya menjadi kewenangan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Hal itu disampaikannya menanggapi kekosongan posisi sekjen setelah Hasto Kristiyanto tersandung kasus hukum.

“Kalau di PDIP itu tidak ada pemilihan. Misalnya, Ibu Megawati ditetapkan secara aklamasi sebagai ketua umum, maka beliau yang menyusun ‘kabinet’. Beliau adalah formatur tunggal,” ujar Utut kepada wartawan di Kompleks DPR/MPR, Kamis, 15 Mei 2025.

Utut menjelaskan, formatur adalah sosok yang memiliki hak penuh untuk menyusun struktur organisasi partai, termasuk menunjuk sekjen dan jajaran pengurus lainnya.

Oleh karena itu, siapa pun yang akan menggantikan Hasto Kristiyanto nantinya akan sepenuhnya ditentukan oleh Megawati.

“Itu pertanyaan kamu, saya mana tahu. Kalau ketua umum berkenan kamu yang jadi sekjen, ya kamu,” ucap Utut dengan nada bercanda.

Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa Kongres VI PDIP akan kembali mengukuhkan Megawati sebagai ketua umum.

Menurutnya, dukungan terhadap Megawati masih kuat, mulai dari tingkat ranting, DPC, hingga DPP.

Meski demikian, Utut memperkirakan Kongres VI tidak akan digelar pada bulan Juni yang biasanya identik dengan peringatan Bulan Bung Karno.

Ia tak menyebutkan alasan pasti, hanya menyampaikan bahwa secara kalkulasi waktu, kongres belum akan berlangsung dalam waktu dekat.[]