Jakarta - Wakil Ketua Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Alif Kamal menilai larangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar para menteri tak berbicara wacana penunda pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden harus menjadi perhatian serius. Jika tidak, para menteri yang ngeyel harus dicopot.
Alif pun menyambut baik pernyataan tegas Presiden Jokowi yang tidak memperkenankan lagi menteri maupun pejabat negara berbicara wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.
"Kalau masih ada menteri atau pejabat negara yang bicara soal itu, maka menteri atau pejabat yang bersangkutan layak dicopot!” ujar Alif dikutip dari RMOL, Kamis, 7 April 2022.
Baca juga: Luhut Siap Patuhi Perintah Jokowi: Tak Bicarakan Tunda Pemilu 3 Periode
Selain itu, kata Alif, pernyataan Presiden Jokowi tersebut sekaligus mementahkan klaim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait adanya hasil analisis big data perihal 110 juta warganet dukung penundaan Pemilu 2024.
"Pernyataan Luhut soal big data 110 juta pendukung tunda pemilu terbukti hanya klaim dengan adanya pernyataan presiden ini," kata Alif.
Terlebih, ujar Alif, klaim Luhut soal big data itu juga berbarengan saat pemerintah terbukti gagal dalam memulihkan ekonomi dan mengatasi krisis yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 maupun pengaruh situasi internasional.
Baca juga: Jokowi: Jangan Ada Lagi Suara Penundaan Perpanjangan
Hal itu terbukti ketika pemerintah tidak bisa mengendalikan kenaikan harga beberapa kebutuhan pokok, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan persoalan-persoalan lain.
"Logikanya aneh, rakyat sengsara akibat ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan pandemi dan krisis, tapi malah mendukung perpanjangan masa jabatan presiden," ucap Alif.
Dengan demikian, Alif mendorong seluruh elemen masyarakat untuk tidak terjebak dan menjadi alat politik bagi segelintir orang yang akan mengubah konstitusi.
"Semua elemen masyarakat agar tidak lagi menjadi alat politik segelintir orang untuk mau mengubah konstitusi dengan terus menggaungkan isu tunda pemilu atau perpanjang masa jabatan presiden," kata Alif. []
