Jakarta — Rencana pemerintah menggabungkan layanan klinik dan apotek desa ke dalam skema Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih mendapat sorotan serius dari DPR RI.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai gagasan tersebut memang berpotensi memperluas akses kesehatan dasar sekaligus menggerakkan ekonomi desa, tetapi perlu dikawal agar tidak menimbulkan celah baru di lapangan.
“Inisiatif ini menarik dan strategis karena bisa mendekatkan layanan kesehatan ke masyarakat desa, sekaligus membuka ruang ekonomi berbasis gotong royong melalui koperasi,” kata Netty dalam keterangannya, Kamis, 10 Juli 2025.
Namun Netty mengingatkan, pengelolaan klinik dan apotek tidak cukup hanya berbekal semangat pemberdayaan ekonomi. Standar mutu layanan, keberadaan tenaga kesehatan yang memadai, dan kepatuhan pada regulasi farmasi harus tetap jadi patokan utama.
“Pelayanan kesehatan bukan sekadar urusan dagang. Ini menyangkut keselamatan jiwa, jadi harus ada perencanaan matang, kepastian hukum, serta standar medis yang ketat,” ujarnya.
Politisi PKS itu juga menyoroti perlunya penjelasan teknis yang solid agar pelaksanaan program tidak tumpang tindih di tingkat desa.
Netty meminta Kementerian Kesehatan dan Kementerian Koperasi segera menyiapkan petunjuk teknis yang rinci, termasuk prosedur kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Jangan sampai di lapangan timbul kebingungan peran, apalagi distribusi obat dan penanganan pasien harus mengikuti regulasi ketat. SOP-nya harus jelas,” tegasnya.
Netty pun menyoroti tantangan mendasar di desa, yakni minimnya tenaga kesehatan (nakes). Ia menilai insentif dan penugasan khusus menjadi faktor penting agar klinik dan apotek desa bisa beroperasi optimal.
“Kalau memang mau menjadikan desa sebagai pusat layanan kesehatan mandiri, maka penempatan nakes, pelatihan kader lokal, hingga kolaborasi dengan institusi pendidikan kesehatan harus diperkuat,” paparnya.
Proyek Kopdes Merah Putih yang kini diuji coba di 103 titik diharapkan bisa menjadi model awal yang terukur dan berkelanjutan. Netty menekankan bahwa kunci keberhasilan program terletak pada pelibatan masyarakat mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan.
“Semangat koperasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi warga desa harus dilibatkan penuh agar akuntabilitasnya terjaga,” pungkasnya.[]
