Jakarta - Anggota Komisi I DPR Fadli Zon memandang dengan pemerintah menahan pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) para pekerja hingga usia 56 tahun, maka sama saja sudah memaksa kaum buruh membiayai krisis.
Fadli pun melihat, desakan agar Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Program JHT dicabut, sudah banyak disuarakan buruh.
Melalui Permenaker tersebut pemerintah menetapkan bahwa pencairan dana JHT secara penuh baru bisa dilakukan sesudah peserta mencapai usia 56 tahun, mengalami cacat total, atau meninggal dunia.
Baca juga: Rakyat Diminta Tak Khawatirkan JHT Cair 56 Tahun, Moeldoko: Kondisi Keuangan Kuat
"Padahal, aturan sebelumnya, manfaat JHT dapat diberikan pada peserta yang mengundurkan diri dan dibayarkan secara tunai setelah melewati masa tunggu 1 bulan," ujar Fadli Zon dikutip dari akun Twitter-nya, Sabtu, 19 Februari 2022.
Maka tidak heran, menurut Fadli, kalangan buruh tentu saja menolak perubahan itu, karena dinilai memberatkan.
"Saya lihat, mayoritas fraksi di parlemen, mayoritas pendapat publik juga telah menyampaikan penolakannya terhadap peraturan tersebut. Aturan itu dianggap menzalimi kepentingan kaum buruh," ujar dia.
Fadli berpendapat, karena besarnya penolakan masyarakat tersebut, maka tak ada alasan bagi Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengabaikannya.
"Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 sebaiknya memang segera dicabut agar tak menimbulkan gejolak sosial yang lebih besar," kata Fadli Zon.
Baca juga: Aturan JHT Cair Saat Usia 65 Tahun, Said Iqbal Desak Jokowi Pecat Ida Fauziyah
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022. Dalam aturan itu, JHT baru bisa dicairkan secara penuh saat peserta berusia 56 tahun, cacat tetap total, atau meninggal dunia.
Aturan itu menuai reaksi keras dari kalangan buruh dan karyawan. Pasalnya, regulasi itu membuat mereka tak bisa mencairkan JHT di saat `resign`, kena PHK, atau pensiun dini. []
