Jakarta – Gelombang penolakan terhadap rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, terus menguat.
Hingga Kamis, 1 Mei 2025, pukul 13.03 WIB, sebanyak 5.480 orang telah menandatangani petisi daring yang dibuat melalui platform change.org.
Petisi berjudul "Tolak Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto!" ini dibuat oleh akun Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto pada 8 April 2025.
Dalam deskripsinya, petisi menyoroti rekam jejak Soeharto selama 32 tahun berkuasa, yang dinilai sarat pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan kekuasaan.
Tiga poin utama menjadi dasar penolakan: pelanggaran HAM berat seperti peristiwa 1965–1966, penembakan misterius (1982–1985), hingga tragedi Mei 1998; penyalahgunaan kekuasaan; serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Di sisi lain, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan Soeharto memiliki peluang besar untuk meraih gelar pahlawan nasional tahun ini.
Usulan itu akan diajukan ke Dewan Gelar sebelum Agustus dan diputuskan Presiden Prabowo Subianto pada Oktober atau November 2025.
Menurut Gus Ipul, secara administratif Soeharto sudah memenuhi syarat sejak 2010.
Namun, upaya pemberian gelar sempat terhambat oleh TAP MPR XI/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dari KKN. TAP tersebut baru dicabut pada 2024, membuka jalan bagi pengusulan kembali.
Selain Soeharto, Kemensos juga mengajukan sembilan tokoh lainnya, termasuk Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.[]
