Jakarta – Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis Byarwati, meminta pemerintah untuk waspada terhadap deflasi tahunan yang baru saja terjadi di Indonesia.

Hal ini menyusul rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat deflasi tahunan pertama sejak Maret 2000. Anis menegaskan, fenomena ini harus menjadi perhatian serius karena mencerminkan lemahnya daya beli masyarakat.

"Setelah 25 tahun, Indonesia kembali mengalami deflasi tahunan. Ini adalah tanda yang perlu diwaspadai. Pemerintah harus mendalami situasi ini dan mengambil langkah konkret," ujar Anis di Jakarta, Kamis, 6 Maret 2025.

Deflasi, menurut Anis, bukanlah pertanda baik. Ia menjelaskan bahwa deflasi sering kali terjadi ketika konsumen tidak mampu membeli barang secara wajar atau memilih menunda konsumsi.

"Rangkaian deflasi yang terjadi berturut-turut sejak Mei 2024 hingga Februari 2025, termasuk deflasi 0,76% di Januari dan 0,02% di Februari, menunjukkan daya beli masyarakat masih sangat lemah," paparnya.

Meskipun Purchasing Managers` Index (PMI) menunjukkan peningkatan menjadi 53,6 di Februari 2025 dari 51,9 di bulan sebelumnya, Anis mengingatkan bahwa data BPS justru menunjukkan penurunan jumlah kelas menengah.

Pada 2024, hanya tersisa 47,85 juta orang atau 17,13% populasi yang termasuk kelas menengah, turun dari 57,33 juta orang (21,45%) pada 2029.

"Ini adalah indikator nyata bahwa daya beli masyarakat semakin melemah," tegasnya.

Anis juga menyoroti warisan masalah makroekonomi yang dihadapi Kabinet Merah Putih. Ia menegaskan, pemerintah saat ini harus cermat dalam mengatasi deflasi yang berkelanjutan.

"Penurunan harga yang intensif bisa mengurangi aktivitas ekonomi, yang pada akhirnya membuat harga semakin jatuh. Ini adalah lingkaran yang berbahaya," ujarnya.

Meski BPS menyebut deflasi kali ini dipicu oleh diskon tarif listrik, Anis mendorong pemerintah untuk memperkuat program-program yang mampu meningkatkan daya beli masyarakat.

"Pada bulan Ramadhan, konsumsi masyarakat biasanya meningkat. Menurut Redseer Strategy Consultants, total belanja masyarakat Indonesia selama Ramadan 2025 diperkirakan mencapai Rp 1.188 triliun. Pemerintah harus memastikan diskon tarif transportasi dan THR bagi pekerja, termasuk ojol, untuk mendorong permintaan dalam perekonomian," jelasnya.

Anis menambahkan, langkah-langkah stimulus seperti ini penting untuk memulihkan kepercayaan konsumen dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Jika tidak ditangani dengan serius, deflasi bisa berdampak panjang pada perekonomian nasional," pungkasnya.[]