Jakarta - Puluhan lembaga, baik LSM maupun organisasi kampus di Indonesia menamai dirinya sebagai Koalisi Rakyat Lawan Oligarki menentang penundaan Pemilu 2024, dan memperpanjang masa jabatan presiden tiga periode.

Dengan mengemukakan sejumlah alasan, koalisi ini dalam pernyataan tertulisnya, Kamis, 17 Maret 2022 menolak secara tegas upaya penundaan pemilu.

Maupun perpanjangan masa jabatan presiden melalui amandemen konstitusi atau pun cara-cara politik tidak sehat lainnya. 

"Upaya tersebut nyata-nyata adalah bentuk pengkhianatan terhadap UUD 1945," demikian pernyataan tertulis yang diterima Opsi.id.

Koalisi juga menolak upaya untuk menunda pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden melalui amandemen konstitusi, karena ide tersebut hanya untuk kepentingan kelompok oligarki dalam mempertahankan lapak bisnis dan akumulasi kekayaan mereka, yang selama ini berjalan mulus di era Pemerintahan Jokowi.

Baca juga: KOBAR: Ernest Prakasa Harus Hormati Pihak yang Perjuangkan Jokowi 3 Periode

Koalisi ini pun menyerukan kepada seluruh Rakyat Indonesia untuk melakukan perlawanan semesta terhadap upaya penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden melalui amandemen konstitusi, dengan cara melakukan aksi-aksi di pusat-pusat kekuasaan di seluruh Indonesia. 

Adapun yang ikut Koalisi Rakyat Lawan Oligarki:

1. PUSaKO Unand
2. YLBHI
3. Constitutional and Administrative Law Society (CALS)
4. PSHK
5. Pukat UGM
6. SAKSI FH Unmul
7. Caksana
8. Garda Tipikor FH Unhas
9. MCW Malang 
10. Bangsa Mahasiswa
11. Mandat Publik Institute
12. Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA)
13. PUSAD UMSurabaya
14. BEM SI
15. BEM KM UNNES
16. Aksi Kamisan Kaltim
17. LPM ALFIKR UNUJA Probolinggo
18. Klinik pemilu FH unmul
19. Serikat Mahasiswa Progresif UI
20. Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara Seluruh Indonesia (AMHTN-SI)
21. Greenpeace Indonesia
22. BEM REMA UPNVJT
23. Aliansi Dosen UNJ untuk Reformasi Perguruan Tinggi
24. BEM KM Faperta Unpad
25. BEM KM Universitas YARSI
26. BEM FH UPNVJ
27. BEM STHI Jentera
28. Blok Politik Pelajar
29. Border Rakyat
30. BEM KEMA FKB Telkom
31. BEM FH Unpad
32. GMNI Hukum Unsika
33. Aliansi Batang Bergerak
34. BEM Kema Unpad
35. JATAM Kaltim
36. Lingkar Studi Konstitusi Udayana
37. AJI Indonesia
38. Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia 
39. Perludem
40. BEM STHI Jentera
41. HMI Korkom Brawijaya
42. HMI Hukum Brawijaya
43. BEM Kema FAPET Unpad
44. Konfederasi KASBI
45. KODE Inisiatif
46. BEM HUKUM UNHAS
47. FORMAH PK UB Malang
48. LYMI Malang
49. BEM FH UB
50. Trend Asia
51. BEM FH UNIB
52. LBH Jakarta
53. ICW
54. BEM UI
55. BEM Universitas Airlangga
56. BEM KM Universitas Mulawarman
57. Kelompok Belajar Anak Muda
58. LBH Samarinda
59. BEM UNISMA
60. BEM FH UNISMA
61. PMII AL HIKAM UNISMA
62. HMI Hukum UNIB
63. EM UB
64. BEM FPIK UB
65. PMII Komisariat UNISMA
66. KIKA Kaltim
67. PSODD FH Unmul. []