Jakarta - Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Provinsi Jawa Timur menanggapi persoalan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) oleh Bharada E di Rumah Dinas mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo pada 8 Juli 2022 lalu.
"Kami menyikapi ini karena keresahan dan dorongan dari beberapa kelompok masyarakat kepada kami sehingga kami DPD GAMKI Jawa Timur menyampaikan sikap kami atas persoalan ini," kata Arnold L Panjaitan, Ketua Terpilih Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GAMKI Jatim, dalam siaran pers yang diterima, Sabtu, 6 Agustus 2022.
Dalam Konferensi Pers tersebut, GAMKI meminta penanganan kasus pembunuhan Brigadir J diungkap faktanya secara transparan ke publik dan dengan waktu yang secepat-cepatnya agar tidak menyebabkan keresahan dan antipati masyarakat terhadap Polisi.
GAMKI juga mendesak dan mendukung Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan pembersihan di internal Polri.
"Mendesak dan mendukung Kapolri melakukan pembersihan kepada oknum-oknum kepolisian yang tidak menjalankan nilai-nilai Tri Brata dan Catur Prasetya Polri, baik di pusat maupun di daerah termasuk Provinsi Jawa Timur," ujar Arnold.
Adapun pernyataan sikap lengkap DPD GAMKI Jawa Timur adalah sebagai berikut:
1. Meminta penanganan kasus pembunuhan Brigadir J diungkap faktanya secara transparan ke publik dan dengan waktu yang secepat-cepatnya agar tidak menyebabkan keresahan dan antipati masyarakat terhadap Polisi.
2. Mendesak dan mendukung Kapolri melakukan pembersihan kepada oknum-oknum kepolisian yang tidak menjalankan nilai-nilai Tri Brata dan Catur Prasetya Polri, baik di pusat maupun di daerah termasuk Provinsi Jawa Timur.
3. Kapolri harus tegas menindak oknum-oknum kepolisian yang melakukan perbuatan yang bisa menjadi preseden buruk terhadap institusi Polri sebagai institusi penegak hukum sehingga kepercayaan masyarakat kepada Polri tetap terjaga.
4. Jika Tim Khusus yang dibentuk Kapolri tidak bisa menyelesaikan kasus pembunuhan Brigadir J dengan cepat, kami meminta Kapolri mempertimbangkan untuk mengganti Tim Khusus dan memilih Tim Khusus yang dapat menyelesaikan persoalan ini dengan cepat serta terbuka, agar pelaku dapat ditindak setegas-tegasnya.
5. Kasus oknum polisi berulah sudah sangat sering terjadi, di berbagai daerah, terutama di Jawa Timur. Oleh karena itu, GAMKI Jawa Timur meminta agar Kapolda Jawa Timur juga harus mampu menertibkan dan menindak tegas oknum polisi yang mencoreng nama baik institusi Polri yang ada di Jawa Timur.[]
