Jakarta - Sejak deklarasi capres Anies Baswedan pada 3 Oktober 2022 lalu, kubu Surya Paloh mendapat tekanan terkait keberadaan Partai Nasdem di koalisi pemerintahan Presiden Jokowi.
Wacana dan isu reshuffle terus bergulir, terutama untuk mendongkel para menterinya Partai NasDem di pemerintahan Jokowi-Amin.
Tak kurang kubu PDIP sendiri melontarkan ide dan desakan agar menterinya Surya Paloh diganti karena dianggap sudah tidak bagian pemerintahan Jokowi dengan deklarasi capres Anies Baswedan.
Santer beredar bahkan, awal Februari 2023 ini Jokowi segera mengumumkan reshuffle kabinetnya.
Bukannya reshuffle yang muncul, tetapi adanya pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto di kantor Golkar pada Rabu, 1 Februari 2023.
Baca juga: PKS Setuju Paketkan Anies Baswedan dan Khofifah Indar Parawansa di Pilpres 2024
Pertemuan itu sendiri menurut Airlangga dalam keterangan pers bersama Surya Paloh merupakan silaturahmi antar parpol pendukung Presiden Jokowi.
Pertemuan Airlangga Hartarto dan Surya Paloh di kantor Golkar, Rabu, 1 Februari 2023. (Foto: Twitter)
"Pertemuan hari ini saya ingatkan adalah pertemuan Rabu Pon. Kemarin saya sampaikan, hari Rabu perlu diperhatikan, ya hari ini. Hari ini silaturahmi dua partai dan partainya sama-sama pendukung Bapak Presiden Joko Widodo untuk dua periode," katanya.
Sementara itu, Surya Paloh dalam kesempatan itu menegaskan sikap partainya yang tetap mendukung dan bagian dari Pemerintahan Presiden Jokowi.
"Partai NasDem sampai saat ini masih bagian dari Presiden Jokowi. NasDem amat berkepentingan dari seluruh apa yang dilakukan dan menurut apa yang kami rasakan bukan hanya keberhasilan bagi dua partai ini tapi keberhasilan bagi rakyat Indonesia. Pemerintahan ini yang wajib bagi kami untuk menuntaskan pemerintahan secara baik dan sukses sampai akhir masa jabatan," tandasnya.
Sebagaimana diketahui, dua parpol ini sudah membentuk poros koalisi masing-masing. Partai Golkar dalam Koalisi Indonesia Bersatu bersama PAN dan PPP.
Sedangkan Partai NasDem sudah lebih awal, yakni Oktober 2022 deklarasi capres Anies Baswedan, yang kemudian didukung PKS dan Partai Demokrat. []
