Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mendongkol kepada empat kepala daerah di Sumatera Barat (Sumbar) yang tidak hadir dalam rapat koordinasi (rakor) penanganan Covid-19 di Auditorium Gubernur Sumbar, Padang, Jumat, 17 Desember 2021.
Tito berpandangan, absennya para kepala daerah itu menunjukkan ketidakseriusan pada rapat yang berdampak kepada keselamatan rakyat.
Mereka yang tidak hadir adalah Bupati Solok Epyardi Asda, Wali Kota Payakumbuh, Riza Falevi, Wali Kota Padang Panjang, Fadly Amran dan Wali Kota Padang, Hendri Septa.
“Saya mencatat beberapa Kepala Daerah tidak hadir disini. Saya minta tolong disampaikan kepada publik (ketidakhadiran kepala daerah, red). Kita akan mengamati keseriusan kepala daerah dalam penanganan Covid dan vaksinasi ini,” kata Tito kepada wartawan seperti dikutip Opsi, Jumat, 17 Desember 2021.
Dia menjelaskan, rapat koordinasi dan evaluasi itu sangat penting dilakukan dalam rangka merumuskan langkah-langkah penanganan Covid-19 dan percepatan vaksinasi.
Apalagi, di Indonesia sudah sudah muncul dan ditemukan Covid-19 varian Omricon.
“Kalau yang datang wakilnya, fine. Sekda juga masih bisa, tapi kalau yang lain, saya tahu tidak akan bisa mengambil keputusan. Yang hadir harusnya yang bisa mengambil keputusan. Kita harus bergerak cepat,” ujarnya.
“Kita berharap di akhir tahun Sumbar bisa mencapai 70 persen atau lebih. Ini perlu dilakukan kolaborasi dengan jajaran TNI Polri dan semua bergerak,” tuturnya menambahkan.
Menurutnya, kepala daerah yang absen itu tidak akan tahu apa yang akan dibahas dalam rapat tersebut.
Tito menegaskan, apa yang dia sampaikan dengan yang disampaikan belum tentu sama, apalagi jika disampaikan oleh staf kepala daerah itu.
“Yang saya sampaikan, Gubernur sampaikan, Kapolda sampaikan, Danrem sampaikan, belum tentu sama. Situasi dan kondisi tidak paham juga. Kalau tidak hadir, ya tidak mengerti,” ucap Mendagri Tito Karnavian.[]
