JAKARTA – Chairman CISSReC Pratama Persadha mengajak masyarakat menjadikan momentum Idul Adha 1447 Hijriah untuk meningkatkan kesadaran keamanan siber.
Menurut Pratama, Idul Adha mengajarkan nilai pengorbanan yang dilakukan secara sadar dan ikhlas. Nilai tersebut dinilai relevan dengan upaya menjaga keamanan digital di tengah maraknya kebocoran data dan penipuan siber di Indonesia.
“Pertanyaannya, ketika data pribadi kita bocor atau rekening dikuras melalui social engineering, apakah itu pengorbanan yang sadar atau kita sedang menjadi korban?” ujar Pratama dalam keterangannya, Rabu, 27 Mei 2026.
Kebocoran Data Masih Jadi Ancaman
Pratama menyoroti berbagai insiden kebocoran data yang terjadi sepanjang 2025 hingga pertengahan 2026.
Ia menyebut data sekitar 240 juta penduduk Indonesia sempat diperjualbelikan di dark web. Selain itu, sejumlah platform e-commerce, lembaga keuangan, dan layanan publik juga mengalami kebocoran data.
Di sisi lain, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN mencatat 5,2 miliar anomali trafik hingga akhir 2025.
Menurut Pratama, sektor keuangan menjadi salah satu sektor paling rentan terhadap serangan siber.
Pengorbanan Kecil Demi Keamanan Digital
Pratama menjelaskan masyarakat perlu memahami perbedaan antara menjadi korban dan berkurban dalam konteks keamanan digital.
Ia mengatakan korban adalah pihak yang kehilangan data atau uang tanpa sadar. Sementara itu, berkurban berarti rela mengorbankan sedikit kenyamanan demi keamanan yang lebih besar.
Menurutnya, langkah seperti memasang autentikasi dua faktor, mengganti kata sandi secara berkala, dan memverifikasi pesan mencurigakan memang terasa merepotkan. Namun, langkah itu penting untuk melindungi aset digital.
“Pengorbanan kecil itu justru melindungi aset digital kita,” katanya.
Literasi Siber Dinilai Masih Lemah
Pratama menilai budaya digital masyarakat Indonesia masih lemah dalam hal kesadaran keamanan siber.
Ia menyebut masih banyak masyarakat yang mudah tergiur tautan mencurigakan, hadiah palsu, hingga aplikasi yang meminta akses berlebihan.
Karena itu, ia meminta pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital dan BSSN memperkuat literasi keamanan siber dengan pendekatan yang lebih sederhana dan dekat dengan masyarakat.
Menurutnya, pendekatan budaya seperti momentum Idul Adha bisa menjadi cara efektif untuk meningkatkan kesadaran publik.
Pemerintah Diminta Perkuat Regulasi
Selain edukasi masyarakat, Pratama juga meminta pemerintah mempercepat pembentukan regulasi keamanan siber.
Ia menyoroti pentingnya pembentukan Badan Pelindungan Data Pribadi sebagai amanat Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
Selain itu, ia juga meminta pemerintah segera menerbitkan aturan turunan UU PDP serta mempercepat pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber.
“Tanpa pengorbanan struktural dan anggaran dari negara, masyarakat hanya akan terus menjadi korban,” ujarnya.
Idul Adha Jadi Pengingat Jaga Data Pribadi
Pratama menegaskan Idul Adha harus menjadi pengingat bahwa data pribadi merupakan amanah yang wajib dijaga.
Karena itu, ia mengajak masyarakat lebih berhati-hati sebelum mengklik tautan, membagikan data pribadi, maupun mempercayai informasi di ruang digital.
“Mari kita jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk berubah dari sekadar korban menjadi pihak yang berkurban secara sadar demi keamanan siber Indonesia yang lebih baik,” kata Pratama.[]
