‎DPRD DKI Kebut Pasal di Ranperda Siskesda, Concern Pangkas Waktu Antrean Pasien RS

‎Jakarta – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta terus mendalami Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Kesehatan Daerah (Siskesda).

‎Ketua Bapemperda DPRD DKI Abdul Aziz menjelaskan, tujuan dari Ranperda tentang Siskesda, yakni untuk mengatasi ketimpangan beban pelayanan antara fasilitas kesehatan (Faskes) milik pemerintah dan swasta di Jakarta.

‎Abdul Aziz menyatakan, pembahasan pasal-pasal terus dikebut untuk menciptakan sistem distribusi pasien yang lebih merata.

‎Sebab, ada penumpukan pasien di Faskes milik pemerintah. Sedangkan fasilitas swasta cenderung sepi.

‎“Layanan kesehatan pemerintah selalu penuh, yang swasta selalu kosong,” ujar Aziz di Gedung DPRD DKI Jakarta, dikutip Selasa, 9 Juni 2026.

‎Menurut politikus PKS itu, langkah tersebut diambil setelah pihaknya menerima aspirasi dari Perkumpulan Forum Pelayanan Kesehatan Nusantara (PFPKN), wadah pengelola klinik swasta yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta.

‎Berdasarkan laporan dari PFPKN, terdapat ketimpangan drastis antara rasio dokter dan pasien di klinik pemerintah, yang bisa melayani hingga 200 pasien per hari. Idealnya hanya menampung 50 pasien per hari.

‎Sementara, di klinik swasta setiap dokter hanya melayani 20-30 pasien per hari.

‎“Maka Ranperda ini akan kita masukkan pasal-pasal agar pemerintah daerah punya sistem yang bisa terdistribusi secara merata. Baik di klinik pemerintah maupun swasta,” ujarnya.

‎Dengan demikian, menurut Aziz, tujuan dari usulan pasal baru itu mampu mempersingkat waktu tunggu pasien sehingga kenyamanan warga dan pengobatan medis dapat tersalurkan secara merata.

‎“Karena yang menunggu ini orang sakit, bukan orang sehat sehingga harusnya lebih cepat waktu tunggunya dan layanannya juga lebih baik. Perbandingan jumlah pasien terhadap dokter menjadi lebih proporsional,” tutur Aziz.

‎Selain mengatur distribusi pasien, Aziz memastikan Ranperda Siskesda akan memuat mekanisme pelayanan jemput bola. Termasuk memfasilitasi mekanisme antar obat ke masing-masing rumah pasien.

‎“Eksekutif mendukung, menyebut baik, dan juga mengapresiasi, mudah-mudahan pekan depan kita lihat hasilnya dari Birohukum seperti apa,” ujar Abdul Aziz. []

‎